BEM STIH Minta Ombudsman Dibubarkan

Kota Bima, Kahaba.- Rencana Ombudsman membuka Kantor Perwakilan di Kabupaten Bima rupanya tak akan berjalan lancar. Karena tidak semua pihak setuju dengan keberadaan lembaga pengawas pelayanan publik itu. (Baca. Surat Rekomendasi Umbdusman Dinilai Tumpul)

BEM STIH saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima dan meminta Ombudsman dibubarkan. Foto: Bin

BEM STIH saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima dan meminta Ombudsman dibubarkan. Foto: Bin

Seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Muhammadiyah Bima. Mahasiswa dari Kampus Hukum ini dengan tegas menolak keberadaan Ombudsman. Tidak hanya di daerah, tetapi keberadaannya di seluruh Indonesia mereka tolak.

Aspirasi itu disampaikan ke DPRD Kabupaten Bima, Sabtu (10/10) pagi. Beberapa saat setelah berorasi, sejumlah Calon Sarjana Hukum tersebut diterima perwakilan Komisi II untuk beraudiensi karena personil komisi lain tak berada ditempat. (Baca. Ombudsman RI Kunjungi DPRD, Bahas Pelayanan Publik)

Dalam pernyataannya, Ketua BEM STIH Bima, Suriadi nenegaskan pihaknya menolak keberadaan Ombudsman karena dinilai tidak memiliki wewenang yang jelas. Hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjatuhkan sanksi.

“Ombudsman hanya bisa mengeluarkan rekomendasi, tidak punya wewenang apalagi. Kalau ada tindakan Mal Administrasi kami lebih baik ke lembaga lain karena proses di Ombudsman terlalu bertele-tele,” kritiknya.

Tak han itu, menurutnya keberadaan Ombudsman sangat mubazir dan tumpang tindih dengan lembaga lain. Sebagian besar masyarakat juga belum mengetahui eksistensi lembaga yang baru Tahun 2000 lalu itu berdiri.

“Konyol kalau sekarang baru sosialisasi. Ombudsman hanya menghamburkan uang negara. Tidak punya hak veto untuk mengeksekusi. Bubarkan saja Ombudsman,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi itu, Perwakilan Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ramli mengaku siap menerima dan menindaklanjuti tuntutan BEM STIH. Ombudsman kata dia, memang baru sekarang sosialisasi dan masih banyak masyarakat yang belum paham. Keberadaanya juga baru di Mataram. “Kami siap merekomendasi ke pimpinan agar menjadi keputusan dewan,” ujarnya.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. kita dukung anak muda kritis, sambil menyarankan untuk memiliki pengetahuan agar paradigmanya tidak tersesat.

    ombudsman dlm negara demokratis konsepnya memang hanya sbg wasit (soal wewenang ombudsman). dari hasil kerja lembaga negara yg baru bisa buka perwakilan terbatas di bbrp provinsi ini (seingat saya blm ada dibuka 1 kantor perwakilan pun di kab/kota, tergantung anggaran meski ini sdh lama jadi orientasi agenda ORI), warga mendapat keuntungan: posisi kasus diperjelas detail, kronologis, saksi-bukti, dan disimpulkan apakah terjadi mal administrasi atau tidak. Jika ada rekomenfasi ORI tidak ditindaklanjuti, berbeda dg sebelumnya warga sdh punya posisi yg lebih jelss mngenai kasusnya (pelaksana yanlik maladministradi/tidak). tinggal menagih saja. Untuk NTB, setahu saya dg anggaran yg sangat minim banyak yg ombudsman NTB sdh kerjakan trmasuk membantu saya dkk yg 20 tahun terakhir rutin dampingi kasus warga dan buka posko pengaduan sampai ke desa2. di Lombok Tengah misalnya 3 tahun terakhir ada 45 posko desa. Banyak kasus yg ke Ombudsman NTB ditindaklanjuti. Tapi saya juga tau, mrk kesulitan membantu dan mengcover semua kab/kota krn keterbatasan anggaran.

    Soal sosialisasi, tergantung anggaran yg sangat ditentukan oleh DPR RI, trend selama ini memang dibatasi oleh DPR layaknya KPK dan KY. agenda membuka kantor perwakilan (baik prov or kab-kota) dapat dimaknai sbg strategi u memperbesar alokasi anggaran bagi pelayanan Ombudsman (termasuk u sosialisasi).

    Jadi, disarankn dorong dan percepat pembentukannya, terima kantor perwakilan itu agar ada anggaran khusus u daerah perwakilan tsb, rugi kalo ditolak. kalo soal wewenang, hrs rubah UUD dan UU Ombudsman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *