Dorong Partisipasi Stakeholder, Bawaslu RI Gelar Sosialisasi

Dorong Partisipasi Stakeholder, Bawaslu RI Gelar SosialisasiKabupaten Bima, Kahaba.- Guna mendorong peningkatan partisipasi pemangku kepentingan (Stakeholder) pada Pemilukada Kabupaten Bima yang dihelat 9 Desember 2015 mendatang, Bawaslu RI menggelar kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Bupati Bima, Jumat (23/10).

Sekda Kabupaten Bima saat menyampaikan pengantar pembukaan Sosialisasi Bawaslu RI. Foto: Hum

Sekda Kabupaten Bima saat menyampaikan pengantar pembukaan Sosialisasi Bawaslu RI. Foto: Hum

Sosialisasi yang fasilitasi Panwaslu Kabupaten Bima dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Bima HM. Taufik HAK dan dihadiri pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdingingtias, Koordinator Devisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi NTB, H. Syamsudin, Ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nursusila, Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah, para pemangku kepantingan, tim pasangan calon, mahasiswa dan media.

Sekretaris Daerah yang juga Ketua Desk Pilkada Kabupaten Bima dalam arahannya mengatakan, kaitan dengan pengawasan Pemilukada, pemerintah daerah telah mengambil langkah langkah proaktif yaitu melaksanakan sosialisasi tahapan Pemilukada pada berbagai kesempatan dan menekankan pentingnya netralitas ini kepada seluruh aparat.

Disamping itu Pemda juga melakukan koordinasi intensif dengan Panwaslu untuk melakukan tindakan preventif, sehingga mengurangi pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, disadari bahwa masih ada pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Berkaitan dengan hal itu, hal yang lebih penting adalah perlunya sinergi para pemangku kepentingan dalam pengawasan Pemilukada dengan tetap mengedepankan netralitas,” jelasnya.

Endang Wihdingingtias dalam pengantarnya menyampaikan, Sosialisasi kepada stakeholder ini merupakan program Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten, dan kegiatan ini telah dilaksanakan pada 50 Daerah yang melaksanakan Pemilukada. Dengan harapan sosialisasi tersebut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata kerja KPU, Panwas Pemilukada dan peran masyarakat.

“Kita harus mempunyai kebersamaan, karena sukses atau tidaknya Pemilukada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini semua pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing,” terangnya.

Menurut dia, kebersamaan dalam mengawal Pemilukada amat penting, Pemerintah Daerah memfasilitasi anggaran , kantor dan lain lainnya, sementara tokoh masyarakat yang berada di antara komunitas memiliki peran dalam menyebarkan informasi secara merata dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada, supaya partisipasi masyarakat meningkat.

“Kehadiran Pengawas Pemilu sangat penting karena Pemilukada merupakan kompetisi antara menang dan kalah. Oleh karena itu, yang menang jangan lupa bahwa kemenangan itu karena adalah lawan tanding, ” ingatnya.

Berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah, Bawaslu RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Daerah yang telah menegaskan pentingnya netralitas ASN. Dirinya juga bersyukur atas respon Pemerintah Daerah yang membentuk Tim untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi pelanggaran agar kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pilkada makin meningkat.

Setelah acara pembukaan,  dilanjutkan dengan acara sosialisasi di mana Bawaslu RI menyampaikan materi kelembagaan pengawasan pemilihan, urgensi peran masyarakat dan peran media massa dalam Pemilukada.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *