Kota Bima, Kahaba.- Gelombang protes menolak proyek Saluran Penyaluran Air Minum (SPAM) terus masif dilakukan warga Kelurahan Dodu. Kamis (29/10), ratusan warga kembali turun ke jalan, menggelar aksi di kantor DPRD Kota Bima dan Pemerintah Kota Bima. Dinilai semata-mata rugikan rakyat, tolak SPAM menjadi harga mati. (Baca. Demo SPAM di Kantor DPRD Kota Bima, Ricuh)
Koordinaksi aksi Deni Rudiansah dalam orasinya menyorot, proyek SPAM tidak prosedural, cacat hukum. Karena pembangunannya tidak melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kelurahan Dodu.
“AMDAL nya di Kelurahan Ntobo, sementara pembangunannya di Kelurahan Dodu, inikan aneh. Pemerintah jangan hanya pikirkan saat sekarang, tapi juga pikirkan generasi dan keberlanjutan hidup rakyat Dodu,” sorotnya. (Baca. Proyek SPAM, Jalan di Dodu Rusak)
Tidak adanya AMDAL, menurut dia, maka tidak ada jaminan perlindungan wilayah Kelurahan Dodu dari kerusakan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem, keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup sehingga mengancam, kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat.
Pihaknya pun menilai, Walikota Bima tidak mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana karena tidak mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak visioner dalam mengantisipasi permasalahan global. (Baca. Tolak Proyek SPAM, Warga Dodu Demo Pemkot Bima)
“Dilaksanakannya program SPAM, maka Walikota Bima telah melumpuhkan kepentingan ekonomi petani Kelurahan Dodu dan sekitarnya. SPAM ini monster, kami tetap tidak ingin proyek ini dilanjutkan, tolak SPAM menjadi harga mati,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, orator lain, Abdullah Azis mengatakan, dulu sampai sekarang Kelurahan Dodu merupakan daerah yang subur dan kaya akan potensi alam. Pihaknya tidak ingin keberadaan SPAM yang akan menyalurkan air di Kelurahan Dodu ke wilayah lain, akan berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat Dodu.
“Kami di Dodu petani yang sukses, anak – anak kami tumbuh dan besar dari hasil pertanian yang melimpah. Kami tidak ingin lahan pertanian kami rusak gara gara tidak cukupnya persediaan air, karena harus dialirkan ke wilayah lain,” katanya.
Setelah berjam – jam melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Bima, akhirnya Pimpinan DPRD Kota Bima bersama sejumlah anggota menemui massa aksi. Ketua DPRD Kota Bima dalam penyampaiannya menjamin tidak ada satu orang pun yang akan dirugikan dengan keberadaan SPAM. Karena proyek itu dibangun untuk kesejahteraan rakyat Dodu dan Kota Bima.
“Kalau nanti ada satu rakyat pun dirugikan dengan keberadaan proyek itu, hentikan semua aktifitasnya,” janjinya.
Proyek itu, diakuinya, dikerjakan oleh orang Dodu, bukan warga Kelurahan lain, jadi orang Dodu lah yang memahami banyak dan sedikitnya masalah debet air. Jadi, ia meminta kepada warga Dodu untuk tidka usah khawatir dan menunggu SPAM mulai beraktifitas sesuai tujuan awal.
Penjelasan Feri, terus mendapat penolakan dari massa aksi. Massa tetap berdalih, SPAM tidak membawa kesejahteraan untuk rakyat Dodu dan meminta kepada DPRD Kota Bima untuk ikut mendukung rakay agar menghentikan proyek yang bersumber dari dana APBN tersebut.
“Kami memahami perbedaan pendapat. Tapi harus dipahami, SPAM merupakan rencana kegiatan Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup warga Dodu dan seluruh rakyat Kota Bima,” jelasnya diikuti dengan teriakan warga yang menuding dirinya hanya berjanji dan beretorika.
Karena terus mendapat desakan dari massa aksi, Feri meminta waktu kepada massa untuk membicarakannya soal SPAM dengan Pemerintah Kota Bima. “Ini masalah besar, kami akan berkoordinasi dulu dengan Pemkot Bima. Kami butuh waktu dua minggu,” sebutnya.
Usai menggelar aksi di kantor Wakil Rakyat, massa kemudiam melanjutkan aksi di kantor Walikota Bima. Aspirasi dan tuntutan yang sama juga disampaikan, massa bahkan merangsek masuk didalam halaman kantor Walikota. Rakyat Dodu berdiri di lapangan dan menyampaikan tuntutan.
*Bin/Deno
