Evaluasi SKPD, Dewan Dorong Bentuk Pansus

Kabupaten Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kabupaten Bima, Muhidin mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terutama, berkaitan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah SKPD yang sangat minim dan jauh dari target.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Muhidin. Foto: Bin

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Muhidin. Foto: Bin

“Kami sedang menggalang tanda tangan dukungan pembentukan Pansus itu dan sudah ada lima Fraksi di DPRD yang membubuhkan tanda tangan,” kata Politisi Demokrat ini saat dihubungi Kahaba.net melalui handphone, Jum’at (20/11) sore.

Muhidin menilai, anjloknya capaian PAD sejumlah SKPD bukan hanya soal kendala internal. Namun, Ia mencium ada indikasi penyalahgunaan setoran PAD tersebut untuk kepentingan pribadi oknum pejabat di SKPD setempat.

“Sebagai lembaga pengawas, kami tidak boleh membiarkan adanya penyalahgunaan APBD. Bila ada penyimpangan, maka harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Kata dia, Pansus yang dibentuk akan mengevaluasi penggunaan anggaran SKPD apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Seperti halnya, Dinas Pertanian menjadi sorotan utama Anggota Dewan karena terdapat sejumlah persoalan yang mencuat. Namun, tidak ada penjelasan dan klarifikasi dari Kepala Dinas setempat meski beberapa kali dipanggil.

Dirinya pun mengaku, telah bersuara lantang saat sidang paripurna meminta Kepala Daerah segera mengevaluasi dan mencopot M Tayeb sebagai Kepala Dinas Pertanian. Mengenai beberapa SKPD yang dianggap bermasalah dan gagal mencapai PAD, bisa saja nanti pihaknya akan membagi tugas bersama komisi-komisi terkait untuk meminta klarifikasi.

“Kami berharap Pimpinan DPRD segera mengagendakan pembahasan Pansus ini karena tandatangan lima fraksi sudah bisa mewakili,” tandasnya.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *