Diduga di PN Raba Bima ada Pungli

Kota Bima, Kahaba.- Praktek Pungutan Liar (Pungli) tanpa ada dasar hukum yang jelas diduga terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Masyarakat yang mengurus keterangan tidak pernah di hukum pun disurub bayar sebesar Rp 50 ribu. Padahal tak ada aturan yang memerintahkan pembiayaan untuk mengambil surat keterangan dimaksud.

Warga saat mengurus surat keterangan tidak pernah di hukum di PN Raba Bima. Foto: Bin

Warga saat mengurus surat keterangan tidak pernah di hukum di PN Raba Bima. Foto: Bin

Salah seorang sumber Ed mengaku, urusan pengambilan surat keterangan tidak pernah di hukum di PN Raba Bima sekarang bertarif. Moment masyarakat yang mengurus untuk ikut staf dan Sekretaris Desa wajib mengambil keterangan tersebut.

“Bayangkan udah ratusan orang yang mengurus ambil surat keterangan tersebut, dan mereka harus membayar biaya sebanyak Rp 50 ribu,” ungkapnya.

Anehnya, kata Ed, proses pembayaran pengambilan surat keterangan dimaksud tidak ada tanda terima yang dipegang oleh masyarakat. “Tidak ada tanda terima pembayaran ya karena tidak ada dasar hukum mereka ambil tarif itu,” sorotnya.

Bagian yang mengurus pengambilan surat keterangan tersebut saat ditemui enggan berkomentar. Kahaba malah disarankan untuk menemui Bagian Humas PN Raba Bima.

Sementara itu, Bagian Humas PN Raba Bima Dedi Herianto yang ditemui mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Sebab setahu dia, pimpinannya tidak pernah menginstrusikan agar memungut biaya administrasi untuk pengurusan surat tersebut.

Masalahnya Pungli itu sedang terjadi di ruangan bidang yang mengurus itu, diakuinya, ia baru ketahui sekarang. “Benar atau tidaknya Pungli ini akan saya panggil bagian yang mengurus itu. Nanti akan saya beri penjelasan kepada mereka, juga soal komplain masyarakat ini,” katanya.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. deddy susanto

    Harus diusut tuntas jngan sampai hal hal seperti ini(pungli) dibiarkan yang pada akhirnya akan menghancurkan nama baik dan citra pengadilan itu sendiri,pungli adlah bagian dari budaya koruptif yang tidak boleh dibiarkan tumbuh subur apalagi dilingkungan pengadilan. ingat sesuatu yg besar berasal dari yg kecil, mudah mudahan cara seperti ini dapat dipangkas sampai ke akar akarnya.
    Jangan lupa laporkan ke ketua Mahkamah Agung dan POLRI terkait masalah pungli ini ,biar diusut sampai tuntas!!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *