Soal Alokasi APBD, Kepala Bappeda Diminta Jangan Asbun

Kota Bima, Kahaba.- Dua Anggota DPRD Kota Bima, masing-masing Nazamudin dan M. Irfan meminta kepada Kepala Bappeda Kota Bima Hj. Siti Zainab untuk tidak Asal Bunyi (Asbun) menanggapi soal sorotan tidak meratanya perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bima pada wilayah barat dan timur. (Baca. Zainab: APBD Lebih Banyak Dialokasi Untuk Wilayah Timur)

Anggota DPRD Kota Bima Nazamudin dan M. Irfan. Foto: Bin

Anggota DPRD Kota Bima Nazamudin dan M. Irfan. Foto: Bin

“Kami tidak mengerti apa saja 50 persen lebih yang dialokasikan untuk wilayah timur yang disebut oleh Kepala Bappeda Kota Bima itu. Ko’ asal bunyi,” sorotnya di ruangan Komisi II, Rabu (23/12).

Kata dia, yang dimaknai Anggota Dewan Dapil III (Kecamatan Rasanae Timur dan Raba) soal perhatian tersebut yakni azas pemerataan yang turun menyentuh langsung ke masyarakat. Lalu pertanyaannya, yang menyentuh langsung itu yang mana saja.

“Misalnya bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe), KUBe mana yang didapatkan oleh masyarakat di wilayah timur, ini kan selalu dialokasikan untuk wilayah barat semua,” ungkapnya.

Kemudian, sambungnya, ia mempertanyakan dalam hal kerajinan dan bantuan perkembangan kreatifitas warga di wilayah timur, bantuan apa saja yang sudah dialokasikan. Padahal itu menyentuh langsung masyarakat, tapi warga di wilayah timur acapkali diabaikan.

Menurut duta PKB itu, alokasi anggaran untuk pemerataan untuk seluruh wilayah tidak saja dalam hal infrastruktur. Tapi sektor lain juga harus diperhatikan. Terutama sektor yang menyentuh langsung masyarakat.

Nazamudin juga sependapat dengan pernyataan M. Irfan yang meminta agar Kepala Bappeda Kota Bima untuk tidak Asbun. Ia menjelaskan, wilayah timur merupakan wilayah yang tertutup dan terisolir, tapi memiliki potensi yang membutuhkan perhatian Pemerintah, agar bisa digali dengan maksimal, guna meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.

“Saya justeru melihat cara pandang Kepala Bappeda terlalu sempit, berbicara hanya pembagian kue pembangunan saja,” sesalnya.

Sorotan dan keluhan soal perhatian tersebut, sambung Nazamudin, bukan bermula dari DPRD Kota Bima. Tapi semata – mata hasil Reses yang selama satu tahun terakhir ini. Hasilnya, sebagian besar masyarakat selalu mempersoalkan perhatian Pemerintah yang tidak seimbang dengan wilayah barat.

Kemudian, setelah pihaknya melihat dan turun langsung ke lapangan, benar adanya masyarakat di wilayah timur kurang mendapat perhatian. Salah satu contoh kecil saja, warga di wilayah timur, terutama dibagian pinggir yang setiap bulan selalu membayar iuran listrik dan penerangan jalan, namun tak kunjung menikmati lampu jalan. “Kami berani bilang, warga di wilayah timur itu diabaikan.” tegasnya.

Duta PKPI itu juga mengaku tidak paham 50 persen lebih alokasi APBD Kota Bima untuk wilayah timur. Alokasi sebanyak itu menjadi tanda tanya besar. Contoh persoalan saja seperti masalah di pertanian, dalam rangka pembangunan infrastruktur pertanian, begitu sulit didapatkannya anggaran tersebut. Padahal wilayah timur merupakan wilayah agropertanian dan lumbung pertanian.

Tapi sampai hari ini, sangat sulit sekali untuk mendapatkan anggaran yang terkait dengan peningkatan itu. Salah satunya anggaran untuk peningkatan DAM, karena sejumlah DAM di wilayah timur sudah hancur semua.

“Untuk itu kami berharap, keluhan dan sorotan dari warga yang disampaikan kepada kami ini bisa dievaluasi oleh Pemerintah Kota Bima, guna lahirnya perhatian yang merata untuk seluruh wilayah,” harapnya.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *