Kabupaten Bima, Kahaba.- Banyaknya jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Bima menjadi indikator tidak bisa seimbangnya antara Belanja Pegawai dan Belanja Publik pada APBD. Tahun 2016 pun, seperti tahun-tahun sebelumnya, prinsip belanja pada APBD tetap tak seimbang.
Masalah keseimbangan belanja tersebut seolah tidak pernah ada solusinya. Persentase belanja APBD Tahun 2016 juga masih 70 untuk pegawai dan 30 persen untuk publik. Pada APBD Tahun 2016 tertuang sebesar Rp 1,6 Triliun, jumlah belanja pegawai Rp 1, 1 tiriliun dan belanja publik atau pembangunan Rp 500 Miliar.
“Memang sulit menyeimbangkan prinsip belanja APBD antara belanja tidak langsung (pegawai) dan belanja langsung (pembangunan). Karena kendalanya jumlah pegawai yang begitu banyak, prinsip organisasi pemerintahan yang terlalu gemuk, sementara miskin fungsi. Akibatnya banyak uang dalam APBD itu terkuras untuk belanja tidak langsung,” jelas Wakil Ketua Banggar DPRD Kabupaten Bima Suryadin, Minggu (27/12).
Menurut dia, Prinsip keseimbangan belanja pada APBD Kabupaten Bima sulit diterapkan. Mengurangi jumlah pegawai juga tidak mungkin, apalagi ditengah minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Kendala lainnya yakni, sistem organisasi yang gemuk tetapi miskin fungsi. Disisi lain, pihaknya menghendaki organisasi yang kurus tetapi kaya fungsi. Setidaknya, keinginan itu bisa menjadi jawaban agar belanja dalam APBD seimbang. Tapi tetap akan sulit, karena apabila organisasi Pemerintah digabung, lalu masalah lainnya mau dibawa kemana pejabat eselon dua dan tiga yang sudah banyak.
Kata Suryadin, beberapa Dinas juga bisa digabung jadi satu, karena saat ini kewenangan seolah tumpang tindih dalam kegiatan. Contoh, Dinas Kehutanan digabung dengan Perkebunan, begitupun Dinas Peternakan digabung dengan Pertanian.
Ditanya kapan bisa efisiennya belanja uang rakyat?, ia menjawab dibuka dulu lapangan kerja yang banyak, agar pegawai dapat berkurang dan belanja dalam APBD dapat seimbang.
*Abu
