Massa Aksi Segel Kantor Dinas PU

Kota Bima, Kahaba.- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Daya Juang (FDJ) menggelar aksi dan menyegel salah satu ruangan Kantor Dinas PU Kota Bima, Rabu (6/1). Waraga menggelar aksi dengan mengusung tuntan proyek jalan ekonomi.

Salah seorang massa saat segel kantor Dinas PU Kota Bima. Foto: Bin

Salah seorang massa saat segel kantor Dinas PU Kota Bima. Foto: Bin

“Kami menuntut Dinas PU Kota Bima bertanggungjawab atas proyek jalan jalur ekonomi yang berada di wilayah Kelurahan Rontu dan panggi, karena pelaksanaannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Sukriadin.

Selain itu, menurut dia, pengerjaan proyek tersebut diduga melanggar Undang-Undang tentang kerusakan hutan dan Mall Adiministrasi. FDJ juga meminta kepada Dinas PU untuk segera memindahkan jalur akses ekonomi, yang mengarah ke hutan lindung dengan volume satu kilometer kearah jalur selatan.

“Kami harap permintaan kami ini dapat dipenuhi oleh Dinas PU, demi kemaslahatan masyarakat sekitar proyek di Kelurahan Rontu dan Panggi, yang merasakan langsung dampaknya,” harapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bima, Supawarman yang menemui massa aksi langsung menjawab permintaan massa aksi.

“Seluruh tuntutan massa aksi akan kami tampung, dan akan di upayakan dikerjakan pada tahun 2016 ini. Namun dalam pelaksanaannya, tetap harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya.

Pantauan wartawan Kahaba, setelah menjawab tuntutan mahasiswa tersebut, massa aksi akhirnya membuka penyegelan dinas dan membubarkan diri.

*Eric

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. yus

    mahasiswa itu orng mana? orng panggi dan rontu ya? emang mewakili seluruh masyarakat dua kelurahan itu ya? kalau emang ada yang menolak sebaiknya pemkot alihkan ke pembangunan yang lain aja, itu aja kok repot, ngapain ambil pusing, lebih baik anggaran itu untuk bangun sarana yang bs menambah PAD kota, namun dengan mekanisme yang berlaku,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *