Kota Bima, Kahaba.- Setelah rampung dikerjakan tahun 2014 dan diserahkan ke Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kota Bima pada tahun 2015, proyek kolam retensi pun dioperasionalkan oleh Pemerintah untuk solusi penanganan banjir di Kali Romo dan Lingkungan Kelurahan Tanjung.
Namun selama tahun 2015, pelaksana proyek tersebut mengeluhkan tidak adanya perhatian Dinas terkait yang dipercaya untuk mengelola Kolam Retensi sesuai tujuan pembangunan awal. Biaya opersional yang mestinya ditanggung Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, justeru tidak dialokasikan. Praktis biaya operasional kolam retensi ditanggung oleh pelaksana proyek.
“Selama satu tahun setelah penyerahan, biaya kami selalu keluarkan untuk opersional. Pemerintah melalui Dinas tekhnis yang diserahkan untuk kelola tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk operasional,” sorot Pelaksana Proyek tersebut, Taufan Marzuki, beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, biaya opersional yang ditanggung olehnya seperti biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin dan biaya upah petugas yang siaga di kolam retensi tersebut.
“Kami juga heran, ko’ malah kami terus mengeluarkan anggaran untuk biaya operasional, padahal proyek tersebut sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Bima,” keluhnya.
Tufan pun berharap, agar Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan memperhatikan biaya operasional tersebut, agar bisa berfungsi sebagai mana mestinya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan M. Amin yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui persoalan itu karena baru ditempatkan di Dinas tersebut. Saat itupun ia memanggil anak buahnya untuk memberi penjelasan.
“Tahun 2015 sudah dianggarkan untuk operasional kolam retensi, tapi hanya BBM nya saja. Sementara biaya upah petugas, karena petugas dari tenaga honor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, jadi biaya tersebut tidak dialokasikan,” jelas staf Dinas tersebut didampingi M. Amin, Jumat pekan kemarin.
Namun saat dikonfirmasi kembali ke Taufan Marzuki, justeru membantah keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan. “Anggaran dari Dinas tidak ada. Kalau ada, kenapa harus anggaran kami yang keluar untuk biaya operasional,” ucapnya, Senin (18/1).
*Bin
