Paripurna Bentuk Pansus, Hanya Dagelan Politik

Kabupaten Bima, Kahaba.-  Dosen STISIP Mbojo Bima, Arif Sukirman menilai Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bawang Merah dan Pencetakan Sawah Baru serta Pansus sengketa tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT Sanggar Agro Karya Persada, hanya dagelan politik. Para wakil rakyat hanya berdebat soal kepentingan pribadi dan golongan, bukan kepentingan rakyat. (Baca. Paripurna Alot, Dua Pansus Gagal Dibentuk)

Dosen STISIP Mbojo Bima, Arif Sukirman. Foto: Bin

Dosen STISIP Mbojo Bima, Arif Sukirman. Foto: Bin

“Selama ini yang saya perhatikan, rencana pembentukan Pansus hanya wacana yang tak berujung. Perdebatan saat Paripurna menjadi sesuatu yang lucu. Bisa kita liha dagelan politik sedang diperankan oleh wakil wakil kita,” sorotnya, Senin (25/1).

Menurut dia, Pansus mestinya dibentuk guna merespon suatu persoalan maupun kegiatan yang dinilai melanggar dan tidak sesuai aturan, kemudian merugikan rakyat. Jika telah dilakukan observasi dan pengamatan mendalam terhadap masalah itu dan dilakukan pembahasan ditingkat Komisi maupun fraksi, maka penting agar Pansus didorong untuk menyelesaikan masalahnya. (Baca. Pansus Ditunda, Dewan Dinilai tak Mampu Pertahankan Argumentasi)

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi saat Paripurna rencana pembentukan dua pansus tersebut. Yang dipertontonkan hanya debat kepentingan, antara yang menolak dan yang mendukung terbentuknya Pansus.

“Anehnya yang saya lihat di pemberitaan, malah sejumlah anggota Komisi yang mengajukan terbentuknya Pansus ada yang menolak. Pertanyaannya, apakah sejak awal di tingkat Komisi tidak ada pembahasan, sehingga ada sebagian yang menolak,” katanya dengan tawa. (Baca. Penundaan Pansus Dinilai Tanpa Dasar)

Dari dinamika Paripurna rencana pembentukan Pansus tersebut, sambungnya, terlihat bagaimana muncul peran peran para wakil rakyat yang mendukung dan menolak. Rakyat pun kemudian dibawa – bawa untuk memuluskan kepentingan segelintir orang dan kelompok. (Baca. Ada “Papa Minta Jatah”, Dibalik Pansus Sanggar Agro)

Untuk itu, dirinya meminta kepada Anggota DPRD Kabupaten Bima untuk bisa bekerja profesional. Sungguh – sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat yang mengantarkan mereka duduk di kursi Legislatif. Jika Pansus bersifat urgen untuk dibentuk untuk menyelesaikan masalah, maka dorong bersama agar Pansus tersebut dibentuk dan bekerja serius untuk menyelesaikannya.

Sebab, Pansus yang dibentuk juga membutuhkan anggaran. Jangan sampai anggaran rakyat terbuang percuma untuk kegiatan yang tidak jelas dan membuat rakyat semakin kebingungan.

“Kasihan rakyat lah. Rakyat juga menanti sikap Wakilnya untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Jangan terus mempertontonkan dagelan – dagelan politik, yang malah tidak lucu,” tegasnya.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *