Bupati Bima Buka Rakor Nakertrans se-NTB

Kabupaten Bima, Kahaba.- Kabupaten Bima merupakan daerah pertama yang menjadi tuan rumah pelaksanaan  Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten dan Kota se Provinsi NTB yang dilaksanakan di luar ibukota Provinsi.

Bupati Bimadengan Kadis Nakertrans NTB saat Rakor Nakertrans se-NTB. Foto: Hum

Bupati Bimadengan Kadis Nakertrans NTB saat Rakor Nakertrans se-NTB. Foto: Hum

Rakor berlangsung selama tiga hari, dari Rabu (24/2) sampai dengan Jumat (26/2) di Hotel Marina dan diikuti 60 peserta dari  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja RI, Biro Perencanaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI,  Bappeda Kab/Kota NTB. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten/Kota   Se Provinsi NTB, Para Pejabat Eselon III dan IV yang menangani Bidang Ketenaga Kerjaan dan Bidang ketransmigrasian, Kepala Balai Latihan Kerja  Se Nusa Tenggara Barat.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam sambutannya mengatakan, mengacu pada misi Gubernur NTB, pengembangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk mewujudkan tenaga kerja dan transmigrasi di NTB yang produkrif, berdaya saing dan sejahtera.

“Rakor ini merupakan satu wahana yang strategis untuk menyelaraskan penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan arahan kebijakan baik di tingkat pusat tingkat provinsi maupun di tingkat daerah masing masing,” ujarnya melalui siaran Pers yang disampaikan Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin.

Disamping upaya penyelarasan atau sinkronisasi, Rakor merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dan kota Se-NTB maupun para pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyempurnaan terhadap program sebelumnya.

“Melalui evaluasi ini, kita berharap program yang akan  direalisasikan pada tahun anggaran 2017 mendatang akan memiliki dampak  nyata dan terukur serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya kita bersama dalam mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan SDM NTB yang berdaya saing. Juga mampu merumuskan secara bersama upaya menyiapkan sumber daya lokal yang tangguh dalam menyongsong berlakunya pasar bebas ASEAN,” kata Bupati.

Menutup amanatnya, Bupati Bima berharap kiranya forum diskusi nantinya, baik dalam kaitannya dengan perencanaan, maupun paparan usulan program/ kegiatan untuk tahun 2017 mendatang mencerminkan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan Tenaga kerja dan Transmigrasi di masing masing Kabupaten  dan Kota.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Nusa Tenggara Barat H. Wildan dalam pengantarnya mengatakan berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus mendapatkan perhatian antara lain tingginya tingkat pengangguran terbuka.

Tantangan lain yang harus mendapatkan solusi dari instasi terkait kata Wildan adalah rendahnya kualitas calon tenaga kerja yang mencakup keterampilan, pendidikan dan bahasa.

Disamping kurangnya instruktur baik dari segi jumlah maupun kualitas tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang berangkat secara ilegal, kurangnya tenaga pengawas baik di provinsi maupun kabupaten serta permasalahan pertanahan seperti tunggakan sertifikat, terlambatnya penerbitan SK HPL dari BPN pusat dan keterlambatan pembagian lahan usaha bagi transmigran dan beberapa persoalan lain.

Untuk mengatasi persoalan tersebut kata Wildan, maka diperlukan upaya terpadu, terkoordinir dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Upaya ini harus dimulai dari penyusunan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan, maupun pengawasan pengendalian yang masih perlu dilakukan secara sistematis dan kelanjutan.

Oleh karena itu lanjut Wildan, penyelenggaraan Rakor ini memiliki makna yang penting dan strategis dalam menghasilkan rumusan rencana  kegiatan baik yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN atau sumber lainnya yang aspiratif dan terintegrasi dan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *