Kabar Bima

Lakpesdam NU Dorong Partisipasi Warga Oi Bura

243
×

Lakpesdam NU Dorong Partisipasi Warga Oi Bura

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Lahirnya otonomi desa untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) membawa angin segar bagi masyarakat di desa. Setidaknya, masyarakat saat ini sudah bisa merencanakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri untuk mewujudkan kemajuan desa.

Lakpesdam NU bersama warga Oi Bura. Foto: Ady
Lakpesdam NU bersama warga Oi Bura. Foto: Ady

Namun, cita-cita mewujudkan kemajuan desa akan tercermin bila tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembangungan berjalan dengan baik. Inilah yang didorong Lakpesdam Nadlatul Ulama (NU) Bima melalui Sekolah Kepemimpinan yang digelar akhir pekan lalu di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora.

Lakpesdam NU Dorong Partisipasi Warga Oi Bura - Kabar Harian Bima

“Sekolah kepemimpinan ini kami agendakan selama satu tahun ke depan. Melibatkan para pemuda dan pejuang Desa Oi Bura,” jelas Ketua Tim Program Peduli Lakpesdam NU Bima, Abdul Haris.

Beberapa materi dalam sekolah kepemimpinan terang Haris, diantaranya tentang tehnik fasilitasi desa, tata kelola desa, analisis sosial dan potensi desa, tata administrasi desa, tata keuangan desa, tehnik pengelolaan informasi hingga pelatihan jurnalistik untuk mendorong jurnalisme warga Oi Bura.

“Materi-materi ini akan diberikan secara berkelanjutan selama sekolah kepemimpinan hingga akhir tahun nanti. Seperti untuk Februari ini tentang tehnik fasilitasi dan analisis sosial desa,” tuturnya.

Kata dia, harapan besar dari Program Tahap II kerjasama dengan Mitra Peduli The Asia Foundation (TAF) tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara menfasilitasi dan mengelola potensi desa dan mendorong keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan desa.

Selain itu, mendorong terwujudnya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Yakni dengan memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat tanpa membedakan etnis, agama, budaya dan status sosial. Serta mendorong terwujudnya tahapan perencanaan pembangunan desa yang transparan, yakni dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat.

“Adapun fasilitator yang dilibatkan dalam program ini berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil berpengalaman dan SKPD Pemerintah Kabupaten Bima terkait,” tambahnya.

*Ady