Bupati Bima: Musrenbang, Wahana Padu Serasi Usulan Perencanaan

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemerintah Kabupaten Bima melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bima tahun 2016 di GSG Muhammadiyah Kota Bima, Senin (21/3).

Pembukaan Musrenbang Kabupaten Bima. Foto: Hum

Pembukaan Musrenbang Kabupaten Bima. Foto: Hum

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang didampingi Wakil Bupati Dahlan M Noer, ketua DPRD  Hj. Murni Suciyati dan para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bima, unsur FKPD Kabid Perencanaan, Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi NTB  Nyoman Yuli Suriani dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.

Bupati Bima pada sambutan acara tersebut mengatakan, Musrenbang Tingkat Kabupaten Bima tahun 2016 merupakan pemantapan padu serasi antara usulan Kecamatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan tahunan Kecamatan (RPTK) dengan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, serta hasil reses DPRD dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati dalam berbagai kunjungan  Kerja  ke wilayah kecamatan dan Desa.

Dalam amanatnya dihadapan para Kepala SKPD pimpinan Perguruan Tinggi, Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta  Pers, Bupati mengajak para pemangku kepentingan dan peserta Musrenbang untuk bersama-sama mewujudkan secara bertahap pembangunan di Kabupaten Bima.

“Melalui momen Musrenbang, semua stakeholder diharapkan sedini mungkin dapat memperhatikan secara seksama perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan dalam mengawali masa pemerintahan ini, kita dapat mengupayakan pemerataan pembangunan, agar tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi secara bertahap merata di wilayah NTB termasuk Kabupaten Bima,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Suryadin.

Musrenbang  ini, merupakan kelanjutan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan yang telah selesai dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari  lalu. Perencanaan di tingkat kabupaten adalah pemantapan padu serasi antara usulan Kecamatan yang tertuang dalam RPKT dengan RENJA SKPD serta hasil reses DPRD dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati, dalam berbagai kunjungan kerja sebagai Pimpinan Daerah.

“Tahun 2017 mendatang merupakan tahun kedua implementasi dari visi dan misi Kabupaten Bima yang RAMAH. Namun demikian, beberapa tantangan yang dihadapi di Kabupaten Bima antara masih tingginya angka kemiskinan yang  berkisar 15,13 persen, penurunan angka pengangguran,  masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dan masih tingginya gangguan Kamtibmas dan Konflik,” paparnya.

Tantangan lainnya yang harus dihadapi kata Bupati adalah masih rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Bima yang  94,93 persen APBD  adalah transfer dari Pemerintah Pusat.  Hal ini menyebabkan alokasi APBD untuk belanja aparatur rata-rata 60 persen lebih besar dari belanja publik.

“Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya air dan daerah rawan bencana, masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni yang perlu mendapat penanganan serta masih adanya desa rawan pangan,” kata Bupati.

Pada aspek birokrasi, perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pemindahan ibukota kabupaten ke wilayah Kecamatan Woha namun terkendala oleh  keterbatasan dana, baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana Nyoman Yuli Suriani dalam sambutannya  memaparkan, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada tahun 2017 mendatang adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan untuk mengurangi kemiskinan.

Menurutnya, pada tahun 2017, Provinsi Nusa Tenggara Barat memasuki RPJMD  tahap III (2014-2018)  dari  5  tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang  (RPJP) NTB yang direncanakan selama 2005 -2025 mendatang.

“RPJMD tersebut menegaskan  memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada  peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan. Di samping itu tujuan lainnya dalam RPJMD itu adalah menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan serta dukungan IPTEK yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi,” urai Nyoman.

Pada kesempata yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Indrajaya dalam laporannya mengatakan,  Forum ini diikuti  296 peserta  dan tujukan untuk menyesuaikan pendanaan dan program kegiatan prioritas berdasarkan Pagu indikatif masing masing SKPD untuk dijabarkan dalam rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD)  tahun 2017 mendatang.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *