LMND Dukung Pembentukan Pansus Tanah Amahami

Kota Bima, Kahaba.- Bergulirnya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima untuk menelusuri kasus penimbunan Teluk Bima di Amahami mendapat dukungan dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Bima. (Baca. Pansus Tanah Amahami Menunggu Sikap Banmus)

Ilustrasi

Ilustrasi

Menurut Ketua LMND Bima, A Rafik, pembentukan Pansus tersebut memang harus dilakukan. Sebab, dari dulu persoalan penimbunan tanah di Amahami dan Lingkungan Bonto terindikasi melanggar hukum.

“Mahasiswa telah menyuarakan indikasi penyimpangan itu sejak dulu. Namun, sepertinya tidak ada keseriusan dari penegak hukum maupun Legislatif untuk menelusurinya,” kata A Rafik dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (22/3) siang. (Baca. Pansus Tanah Amahami Dijadwalkan Pada Sidang II)

Dirinya melihat, penimbunan Teluk Bima tidak hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga berdampak pada kerusakan hutan bakau yang telah ada sejak dulu. Tanah tersebut diindikasi dikuasai oknum tertentu, padahal dulunya merupakan kawasan laut.

“Sangat aneh ketika kawasan laut itu dikapling dan disertifikat. Jelas ini pelanggaran dan kami menduga terjadi konspirasi antar pihak-pihak tertentu,” ujarnya. (Baca. Pimpinan Dewan Dinilai Abaikan Usulan Pansus)

Hal itulah kata dia, yang menjadi pertimbangan mengapa terbentuknya Pansus sangat penting. Untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut dan menungkap siapa yang terlibat dibalik penimbunan Teluk Bima.

“Kami sangat mendukung rencana Legislatif. Cuman kami ingatkan agar tidak membodohi publik dengan janji dan wacana. Bila itu terjadi, kami siap berada dibarisan depan untuk turun menyuarakannya,” tegas dia.

A Rafik juga berharap, pembentukan Pansus terkait Tambang Marmer Oi Fo’o bisa segera direalisasikan. Legislatif dimintanya tidak menutup mata dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa selama ini terkait keberadaan Tambang Marmer.

“Marmer ini persoalan klasik, sudah jelas tidak ada konstribusinya untuk daerah. Tapi kok aneh, pemerintah tidak bersikap,” kritiknya.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. benar mas casano…. DPRD itu manusia… dan manusia butuh uang….. uang receh aja cukup buat DPRD untuk balikin dana masuk pintu DPRD klo ada sisa tabung buat bayar suara lagi….. hal yg mustahil terjadi DPRD berani sama pemerintah… di kasih uang receh aja udah cukup ha……………………….

  2. apa sh kasus yang bisa DPRD angkat selama ini… bisanya berkoar di media….. ujungnyax di kasih recehan aja cukup…….. mana ada kasus yang di angkat DPRD… toh mereka aja dapat jatah proyek ha……………………… tanyain berapa DPRD dapat proyek tahun ini… apa udah cukup atau kurang…. klo yang kurang biasanya teriak omong ongkos mau minta jatah kurang hny itu… akhinya media di manfaatin cuma buat cari keuntungan DPRD….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *