Nota Pengantar LKPJ Bupati Bima Akhir Tahun Anggaran 2015

 

Foto LKPJ Bupati Bima 2015

Foto LKPJ Bupati Bima 2015

BUPATI BIMA

 

NOTA PENGANTAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BIMA

 

Bismillahhirrahmaanirrahiim.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yth.    Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bima;

Yth.    Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yth.    Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;

Yth.    Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala SKPD dan Instansi Vertikal, Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Direktur BUMD/BUMN, Para Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Bima;

Yth.Para Alim Ulama, Tokoh Agama,  Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Budayawan, Sesepuh Masyarakat Bima;

Yth.    Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Insan Pers serta masyarakat Kabupaten Bima yang saya cintai dan yang saya banggakan.

Pertama-tama perkenankan saya untuk mengajak para hadirin yang berbahagia memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita yang hadir pada sidang yang terhormat ini berada dalam keadaan sehat wal-afiat, dan dapat bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  Akhir Tahun Anggaran 2015.

Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga,sahabat beliau serta pengikutnya sampai akhir zaman, seraya bermunajat kepada Allah SWT, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pengikut yang senantiasa patuh dan taat melaksanakan risalahnya.Amin Ya Rabbal Alamin.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebagai catatan awal pada momentum yang berbahagia ini, dapat saya sampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah  Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan laporan perkembangan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun berkenaan baik dari aspek penyelenggaran urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Alhamdulillah terhitung sejak saya dilantik menjadi Bupati Bima pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublikIndonesiaNomor 132.52- 688 Tahun 2016, maka telah berjalan lebih kurang1 (satu) bulan 13 hari, Saya mengemban amanah rakyatuntuk menunaikan tugas dan kewajiban sebagai Bupati BimaMasa Bakti 2016-2021untuk merealisasikan rencana Visi Kabupaten Bima yang“RAMAH” yang merupakan akronim dari Religius, Aman, Makmur, Amanah  dan handal”.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Disadari bersama bahwaTahun 2015 adalah merupakan tahun Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak di seluruh Indonesia.Sayamemberikan apresiasi khusus kepadaPenjabat Bupati Bima, Forkopimda, KPU, Panwaslu, Tim Desk Pilkada Kabupaten Bima dan seluruh komponen yang terlibat langsung maupun tidak langsung  dalam suksesnya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Bima yang telah berlangsung secara jujur, adil, bebas dan rahasia damai, aman,  dan bermartabat. Ini membuktikan kepada dunia luar bahwaKabupaten Bima yang selama ini dikesankan sebagai wilayah “Zona Merah”ternyatatidak terbukti.Untuk itusaya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Demikian pula kepada seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi sehingga tercipta suasana yang kondusif.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Nota pengantar LKPJ Tahun 2015 ini merupakan salah satu implementasi dari tugas konstitusional saya sebagai Bupati Bima, kendatipun pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015 dilaksanakan oleh para Bupati dan Penjabat Bupati sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bima tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota pengantar ini akan saya sampaikan dalam dua bagian materi secara umum, yaitu : Bagian Pertama,mencakup Arah kebijakan umum pemerintah daerah; dan Bagian keduaberisi Pokok-pokok Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 yang terdiri atas : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015,  program pembangunan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan sebelumnya meskipun masih terdapat kekurangan.

Capaian yang telah diraih dalam satu tahun terakhir ini apabila direnungkan secara mendalam maka terdapat beberapa faktor pendorong, diantaranya adalah adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif serta koordinasi yang harmonis dengan instansi vertikal di daerah.Disamping itu, pemerintah daerah memiliki mekanisme serta standar operasional kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sumber daya manusia sebagai pelaksana roda pemerintahan,sarana dan prasarana yang memadai serta kondisi keamanan daerah relatif kondusif.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selama tahun 2015, kita dapat mencatat beberapa prestasi yang cukup membanggakan, pencapaian yang diraih merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, diantaranya  :

Pertama : Penghargaan Raksaniyata diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidupsetelah dinilai berhasil mencegah terjadinya kerusakan lingkungan khususnya meningkatkan tutupan vegetasi dikawasan lindung.

Kedua, Kabupaten Bima meraih 3 (tiga) Tropi Festifal Hortikultura Nasional pada Ajang Festifal Hortikultura Tingkat Nasional yaitu kategori unggulan bawang merah, bawang putih dan unggulan sayur dan buah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Ketiga, Piagam Penghargaan Abdi Bakti Tani Partisipasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi atas Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepada Publik dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Keempat, Piagam Penghargaan atas Prestasinya dalam Akuntabilitas  Kinerja Tahunan Cukup Baik dengan predikat CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Kelima, Piagam Penghargaan atas prestasi menurunkan Insidensi Kasus TB. Paru dengan Gerakan Masyarakat Peduli NTB dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagai Top 15 Inovasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

Keenam, Piagam Penghargaan Peringkat Pertama Atas Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Provinsi NTB.

Disamping beberapa penghargaan tersebut, masih ada sejumlahcita-cita besar Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bima yang menjadi Pekerjaan Rumah yang akan dilanjutkan antara lain dalam upayamewujudkan pengelolaan keuangan daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK,Penataan lingkungan Perkantorandanpenyelesaianpembangunan Kantor Bupati dan kantor SKPDdi Kecamatan Woha, dan tidak kalah pentingnya adalah melanjutkan Pembangunan jalan dua jalur dari perbatasan  Kota Bima sampai Talabiu, mempercepat terwujudnya perpanjangan Landasan Pacu Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima, Normalisasi sungai Cenggu- Palibelosepanjang 7,1 Km  serta Pembangunan Jembatan Lewamori.

Untuk mewujudkan penyelesaian sejumlah infrastruktur strategis tersebut, maka seluruh jajaran  SKPD Lingkup Pemerintah Daerah dituntut untuk bekerja keras,  sedangkan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), saya telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penataan asset dan penataan laporan keuangan.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Terkait target RPJMD untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Bima ke Kecamatan Woha, sampai saat ini penataan sarana dan prasarana Kantor Bupati Bima di Woha masih terus dilakukan. Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 28 Milyar melalui kegiatan pengembangan dan penataan bangunan gedung dan lingkungan. Sedangkan dalam anggaran Tahun 2016, dialokasikan dana sebesar 16 Milyar, namun belum bisa menuntaskan penyelesaian pembangunan kantor tersebut.

Dalam konteks ini saya menggaris bawahi, bahwa kita harus melakukan upaya terobosan untuk menyelesaikan secara tuntas dan komprehensif pembangunan kompleks perkantoran Bupati Bima tersebut.Hal ini penting karena kemampuan keuangan pemerintah daerah yang relatif terbatas dihadapkan pada kebutuhan yang cukup besar dan tuntutan masyarakat atas penyelesaian fasilitas tersebut. Kami mengusulkan adanya sistem pendanaan multiyear (tahun jamak) atau full financering yang tentunya memerlukan persetujuan DPRD dan pengkajian yang mendalam dari aspek teknik dan legalitasnya.

Demikian pula halnya penataan kantor-kantor camat dan kantor-kantor desa di wilayah Woha sebagai Ibukota Kabupaten wajib mendapat prioritas, dengan tidak mengenyampingkan penataan kantor-kantor camat dan desa-desa di wilayah lain di Kabupaten Bima.

Kami juga memberikan perhatian khusus dibidang kebersihan wilayah Ibukota Kabupaten, yang diawali dengan pencanangan gerakan “Jum’at Bersih” melalui program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (3K)beberapa waktu yang lalu, karena kami berpendapat bahwa Ibukota Kabupaten merupakan etalaseKabupaten Bima yang akan memberi kesan terhadap potret kondisi Kabupaten Bima secara keseluruhan.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Salah satu upaya konstruktif dan sistematis yang telah dilakukan  sejak tahun 2014 Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), aplikasi ini ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Disamping itu, pada tahun 2015 pemerintah daerahmulai menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis Akrualsesuai amanat  UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual.Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah telah menyesuaikan sistem, perangkat lunak dan perangkat keras serta tahapan pengelolaan keuangan seperti yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu telah dilakukan peningkatan kemampuan SDM pengelola melalui pendidikan dan pelatihan.

Terkait penataan aset, terdapat beberapa hal yang harus diselesaikan, terutama komitmen SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK, tertib administrasi sertakecermatan melaksanakan aturan yang menjadi landasan kegiatan.Sampai dengan tahun 2015, pengelolaan aset masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam mengejar predikat pengelolaan keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Disamping itu, dari aspek keamanan dan ketertiban daerah,perlu antisipasi terhadap dinamika sosial ditingkat desa terutama kepada SKPD terkait untuklebih intensif memantau setiap perkembangan, baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja. Hal ini  penting, mengingat terdapat agenda penting yang harus kita sukseskan, antara lain PemilihanKepalaDesa serentak yang akan digelar pada tahun 2016 ini.

Selanjutnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah masalah kemiskinan.Meskipun Angka kemiskinan di Kabupaten Bimaterus mengalami penurunan dari 17,66% pada tahun 2011dan diproyeksikan pada tahun 2015sebesar 15,42%, melebihi dari target RPJMD Kabupaten Bima sebesar 16,86%. Untuk itu  pemerintah tetap mengedepankan kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal ini diperlukan koordinasi dan sinergi lintas sektoral yang lebih baik agar masalah ini dapat diatasi secara cepat, sistematis dan simultan.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Untuk dimaklumi bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini rata-rata diatas 5,5%.Hal ini menjadi indikatorbahwa upaya pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan, terutama kegiatan ekonomi di sektor riil seperti disektor pertanian dan perdagangantelah mengalami pertumbuhan yang cukup mengembirakan.

Keberhasilan pembangunan tersebut juga tercermin pada Indeks  Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik melakukan penghitungan Indeks Pembangunan ManusiaKabupaten Bima tahun 2014 tercatat sebesar 62,61 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 62,08 dan diproyeksikan menjadi 63,72 pada tahun 2015.Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bima yang diukur dari daya beli atau kemampuan ekonomi, kinerja pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan  bergerak kearah positif dengan kenaikan yang cukup berarti.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya perkenankansaya menyampaikan hal-hal pokok dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015yang meliputi: Arah kebijakan umum pemerintah daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja daerah, Penyelenggaraan urusan desentralisasi,Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Pada bagian pertama tentang arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bima, dapat saya sampaikan bahwa visi jangka panjang sesuai dengan RPJPD Kabupaten Bima 2006– 2025 adalah Kabupaten Bima yang Maju, Sejahtera, Mandiri, Bermartabat, dan Religius melalui penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.Visi jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kedalam visi jangka menengah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bima 2011 – 2015yaituTerwujudnya masyarakat dan daerah Kabupaten Bima yang maju, mandiri, dan bermartabat berdasarkan nilai Maja Labo Dahu yang religius.

Untuk itu, arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai visi jangka menengah tersebut dirumuskan kedalam 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu  Pertama,            Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi, nilai tambah, kesempatan kerja, dan sarana prasarana penunjang perekonomian; Kedua, Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat  melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; Ketiga, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar; Keempat, Meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan agama dan nilai-nilai sosial budaya bagi seluruh masyarakat; Kelima, Mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dalam mendukung percepatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan; Keenam, Menerapkan prinsip-prinsip Good Governanceserta Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel; Ketujuh, Memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjamin tegaknya   supremasi     hukum;danKedelapan, Memacu percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Bagian kedua,  Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada aspek pengelolaan keuangan, berkat kebersamaan dan koordinasi yang baik antara unsur pemerintahan, maka dalam  lima  tahun terakhir Kabupaten Bima terus mencatatkan diri sebagai daerah yang berhasil menetapkan Peraturan Daerah APBD tepat waktu.

Selanjutnya mengenai gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015sebelum audit BPK dapat disampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagai berikut :Pertama    : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Total  Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 1,373,484,108,067.90(satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah seratus delapan ribu enam puluh tujuh koma sembilan puluh sen) terealisasi sebesar Rp.1,361,610,098,873.80atau 99,14 %. Rincian pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Pendapatan Asli Daerah, setelah perubahan ditargetkan102.742.013.074,40terealisasi sebesar Rp.97.575.519.432,78atau 94,97%. Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut sebagai berikut :
  1. PajakDaerahsetelahperubahanditargetkansebesarRp.546.932.144,00terealisasisebesarRp.10.722.368.225,00atau92,86%.
  2. Retribusi daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.16.778.520.500,50terealisasi sebesar Rp.7.017.332.165,00atau 41,82%.
  3. PendapatanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.4.518.001.991,84terealisasi sebesar Rp.4.482.394.562,00 atau 99,21%.
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.6898.558.438,06terealisasi sebesar Rp.75.353.424.471,78atau 107,80%.
  • Dana Perimbangan, setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.969.240.473.301,00terealisasisebesar 961.993.410.451,00atau 99,25% dengan rincian sebagai berikut:
  1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.441.009.301,00terealisasisebesar Rp.28.193.946.451,00atau79,55%.
  2. Dana Alokasi Umum setelah perubahanditargetkan sebesar Rp.806.493.334.000,00terealisasisebesar100%.
  3. Dana Alokasi Khusus setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.127.306.130.000,00terealisasi sebesar 100%.
  • Lain-lain Pendapatan Yang Sah, setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.301.501.621.692,50terealisasi sebesarRp.041.168.999,02atau 100,18%.Adapun rinciannya adalah :
  1. Pendapatan Hibah setelah perubahan ditargetkan sebesar3.731.297.500,00terealisasi sebesar Rp. 9.123.739.115,00 atau 244,52%.
  2. Bagi Hasil  Pajak  dan  Bantuan  Keuangan  dari  Provinsi  dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.604.066.192,50terealisasi penerimaan sebesar Rp.31.851.171.884,02atau 87,02%.
  3. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.2.500.000,00terealisasisebesarRp.2.400.000.000.00 atau 96,00%.
  4. Dana transfer tunjangan guru ditargetkan sebesar Rp.204.419.885.000,00 terealisasi 100%.
  5. Dana Alokasi Desa dari Pemerintah ditargetkan sebesar Rp.54.246.373.000,00 terealisasi 100%.

Kedua : Pengelolaan Belanja Daerah, Total Belanja dalam tahun Anggaran 2015 setelah perubahan adalah sebesar        Rp.1.470.003.524.629,73 terealisasi sebesar Rp. 1.332.636.600.673,00 atau 90,66%. Rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)  Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.988.361.528.675,73 dan terealisasi sebesarRp.903.011.485.669,00atau 91,36%.Komponen belanja tidak langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. a) Belanja Pegawai

Belanja ini pada tahun 2015, dianggarkan sebesar Rp.800.334.560.138,24 dan telah direalisasikan sebesar Rp.723.754.769.149,00 atau 90,43%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, tambahan penghasilan,Tunjangan Profesi Guru, Gaji Kepala Daerah dan DPRD, Iuran Kesehatan PNSD/Kepala Daerah dan DPRD, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

  1. b) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 41.724.532.000,00 dan telah direalisasikan sebesarRp.35.953.322.000,00 atau 86,17%.Belanja hibah diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui organisasi dan kelompok masyarakat maupun Lembaga Penyelenggara Pemilu.

  1. c) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.1.154.626.000,00dan telah direalisasikan sebesarRp.375.400.000,00 atau 32,51%.Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk membantumahasiswa tidak mampu dalam melanjutkan pendidikan serta masyarakat prasejahtera dan beresiko sosial.

  1. d) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.2.906.991.548,09 dan telah direalisasikan sebesar Rp.2.186.847.561,00 atau 75,23%,yang merupakan bagian desa dari pajak daerah dan retribusi daerah.

  1. e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp. 139.240.819.079,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 139.092.650.899,00, yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari APBN (DDA).
  2. f) Belanja Tidak Terduga pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.648.496.060,00 atau 54,95%.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung pada tahun 2015 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.481.641.995.954,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.429.625.115.004,00 atau 89,20%. Rincian Belanja Langsung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Belanja Pegawai dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.71.465.053.600,00 terealisasi sebesar Rp.64.296.509.992,00 atau 89,97 %, yang diarahkan untuk honorarium tim dan penghasilan tenaga Honorer Daerah.
  2. Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan sebesarRp.160.174.236.114,15 139.252.918.961,00 atau 86,94%yang diarahkan  antara lain untuk barang pakai habis, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
  3. Belanja Modal, dianggarkan sebesarRp.250.002.706.239,85terealisasi Rp.226.075.686.051,00atau 90,43% yang diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
  • Pembiayaan
  1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2015setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.105.919.416.561,83 terealisasi sebesarRp. 106.542.389.490,83 atau 100,59%.Pengelolaan pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.105.729.416.561,83 terealisasi 100%.
  2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.190.000.000,00 terealisasi Rp.812.972.929,00 atau427,88%.
  3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.9.400.000.000,00 terealisasi  9.100.000.000,00atau 96.81%, berupa :
  4. Penyertaan Modal Pemerintah, dianggarkan sebesar Rp.6.100.000.000,00 terealisasi 100% yang diarahkan untuk peningkatan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
  5. Pembayaran Pokok Utang, dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 teralisasi 100% yang digunakan untuk pembayaran kekurangan iuran jaminan kesehatan PNSD tahun sebelumnya.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Desentralisasiyang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dapat disampaikan sebagai berikut :

Urusan Pendidikan,Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pencapaian kemakmuran suatu negara. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk itu, maka dalam rangka mewujudkan fungsi sistem pendidikan dimaksud Pemerintah Kabupaten Bima mengarahkan visi pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas iman dan taqwa, berbudi pekerti yang luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan masa depan, serta mewarisi nilai-nilai luhur masyarakat Bima yang islami. Untuk mendukung urusan pendidikan ini, Tahun 2015 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 49 Milyar lebih melalui beberapa program antara lain :Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Negeri dan Swasta,Program Pendidikan Menengah,Program Pendidikan Non Formal,Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, ukuran keberhasilan urusan pendidikan sesuai dengan indikator kerja utama RPJMD 2010-2015 dapat dilihat sebagai berikut : Di Kabupaten Bima Angka Melek Huruf (AMH) terus meningkat dari waktu ke waktu dari 86,23 % pada tahun 2010 menjadi 86,88% pada tahun 2013. Hal ini didukung oleh program wajib belajar 12 tahun serta keaksaraan fungsional, angka melek huruf di Kabupaten Bima menjadi 91,40 % pada tahun 2015.

Demikian pula yang berkaitan dengan Angka Partisipasi dalam jenjang pendidikan.Sejak lima tahun terakhir, pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan pada kelompok umur tertentu mengalami kemajuan. Pencapaian  APM Tahun 2015pada jenjang SD sebesar 99,7%, SLTP sebesar 94,22% dan SLTA sebesar 79,47% mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan tahun 2011, jenjang SD sebesar 99,44%, SLTP sebesar 88,89% dan SLTA sebesar 67,77%.

Perkembangan urusan pendidikanjuga dapat dilihat pada sejauh mana pencapaian seluruh IndikatorStandar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan.Secara keseluruhan dari 27  (dua puluh tujuh) indikator, ada 19 indikator yang tingkat pencapaiannya telah mencapai 100% antara lain seperti :

  1. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
  2. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
  3. Semua Kepala SD dan SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  4. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  5. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; dan
  6. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, sampai dengan tahun 2015jumlah fasilitas TK mencapai 290 unit, SD sebanyak 413 unit, SMP sebanyak 121 unit serta SMU dan SMK sebanyak 75 Unit. Adapun rasio antara lokal/kelas dengan jumlah siswa pada tingkat SD sebanyak 23 siswa per lokal, SMP sebanyak 27 siswa per lokal dan SMU sebanyak 30 siswa per lokal. Ini berarti bahwa ketersediaan lokal/kelas di daerah kitasudah sangat memadai.

Terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, sesuai dengan amanat  PPNomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan, yang menekankan perlunya kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma IV, menguasai kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Maka untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah Daerah terus mendorong sertifikasi terhadap guru.Sampai dengan tahun 2015, jumlah guru yang bersertifikat telah mencapai4.767orang dari total jumlah guru sebanyak  12.827 orang.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam penyelenggaraan Urusan Kesehatan,agenda penting adalah mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan, disamping  tercapainya rasio yang ideal antara sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk. Untuk  penyelenggaraan urusan kesehatan, pada Tahun 2015 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja langsung  sebesar Rp. 23 Milyar lebih dalam mendukung beberapa program pelayanan dasar antara lain : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan berupa kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp 1,6 milyar; program upaya kesehatan masyarakat melalui kegiatan penyediaan biaya pelayanan jaminan kesehatan nasional klaim sebesar Rp.6.5 milyar; program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya sebesar Rp.7,1 Milyar serta program pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit Sondosia sebesar Rp. 2 Milyar lebih.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Kita juga patut bersyukur atas perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Sampai saat ini telah memiliki2 unit Rumah Sakit Umum dan21 unit Puskesmaspada 18 kecamatan yang semuanya dapat difungsikan dengan baik.  Fasilitas tersebut berfungsi sebagai Puskesmas perawatan, dan satu diantaranya merupakan Puskesmas Plus yang berada di Kecamatan Sape.Disamping itu telah dibangun 89 unit Puskesmas Pembantu, 33 unit Puskesmas Keliling,131 unit Poskesdes, dan596 unit Posyandu aktif.Sedangkan untuk tenaga kesehatan, pada saat ini Pemerintah Daerahtelah memiliki 13 orang dokter spesialis dan 50 orang dokter umum.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatantersebut, merupakan ikhtiar nyata Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bima. Capaian kinerja bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator  diantaranya cakupan komplikasi kebidanan mampu ditangani melebihi target sampai 110,09%, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai88,82%, penderita DBD yang ditangani100%, cakupan balita yang mendapat perawatan mencapai 100%, cakupan penanganan balita gizi kurang mendapat perawatan100%, serta beberapa indikator lainnya yang kesemuanya menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi tersebut didukung juga oleh tersedianya alokasi anggaran APBN berupa dana Tugas Pembantuan Biaya Operasional Kesehatan (TP-BOK) sebesar Rp 3,6 Milyar serta dana Bina Upaya Kesehatan sebesar Rp. 3,3 milyar serta untuk Program Penyehatan Lingkungan sebesar Rp. 1,2 Milyar

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, dibidang pelayanan kesehatan rujukan,upaya terobosan yang patut dikemukakan pada kesempatan ini adalah  peningkatan pengelolaan Badan layanan Umum Daerahdi RSUD Bimamenunjukan perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari beberapa program kegiatan antara lain Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan melakukan survai kepuasan pasien serta studi dokumentasi dan observasi standar operasional prosedur;  Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; serta Program kemitraan pelayanan kesehatan dengan total  anggaran sebesar Rp.69 Milyar lebih. Beberapa program strategis tersebut pada akhirnya akan menuju pada tujuan peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah agar menjangkau dan terjangkau oleh masyarakat luas dengan tetap meningkatan kualitas mutu pelayanan secara profesional.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada Urusan Pekerjaan Umum,Upaya peningkatan aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasitelah dilaksanakan di seluruh Kabupaten Bima sejak tahun 2010. Secara akumulatif, hal tersebut telah meningkatkan kualitas kondisi jalan yang kita miliki dengan kondisi baik sepanjang 380,50 km dari total panjang jalan kabupaten 789,12 km.

Pada Tahun 2015, alokasi anggaranKegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp.41 milyar lebih.Demikian pula dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sumberdaya air bidang pengairan, dilakukan kegiatan Pengembangan danPengelolaan Kawasan sungai dan danau untuk meningkatkan jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian dengan anggaran sebesar Rp.14,6Milyar.Disamping itu, Pemerintah daerah melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah dan Program  pemberdayaan Infrastruktur Pedesaan dengan beberapakegiatanmeliputi Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah; Kegiatan Dana Penunjang berupa Kegiatan Air Minum dan Sanitasi;KegiatanPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; kegiatan penataan lingkungan penduduk serta beberapa kegiatan lainnya dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 12 milyar lebih.Kegiatan tersebut semuanya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui ketersediaan air minum dan kondisi sanitasi lingkungan yang layak bagi masyarakat di pedesaan.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

PenyelenggaraanUrusan Ketenagakerjaan, dilaksanakanmelalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja, dimana setiap tahunnyadiberikan  pembekalan keahlian dan alat kerja, sehingga tenaga kerja siap bekerja dan mandiri di masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan kegiatan pengadaan peralatan pendidikan bagi pencari kerja dan pelatihan tenaga kerja.

Untuk tahun 2015, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaransebesar Rp.1,2 Milyar yang dimanfaatkanuntuk program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja khususnya tenaga yang mengikuti pelatihan dan Pasca Pelatihan. Peserta yang telah dilatih mendapat bantuan sarana usaha antara lain mesin jahit 32 unit dan perlengkapan bengkel serta kompresor  sebanyak 32 unit. Dukungan lain pemerintah daerah selanjutnya adalah Perluasan dan Kesempatan Kerja; Peningkatan Partisipasi Angkatan KerjasertaPengawasan, Perlindungan  dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengurangan Pekerja Anak melaluidukungan Program Keluarga Harapan.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana, pencapaian kinerja bidang Keluarga Berencana terus mendapatkan hasil yang positif. Ditilik dari capaian pelayanan KBhingga tahun 2015 sebanyak 79.091 Akseptordari Jumlah Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebesar 79.633 akseptor.

Dalam RPJMD disebutkan bahwa pada tahun 2010akseptor KB aktif sebanyak 64.478 orang dan ditargetkan mencapai 76.990 orang pada tahun 2015.Hingga saat iniakseptor KB aktif mencapai79.091 akseptor, jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima 2011-2015.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam penyelenggaraanUrusan Perhubungan, perhatian utama pemerintah daerah adalah Penataan Sarana dan Prasaranatransportasiantara lain melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dan laut. Pada urusan ini kegiatan yang direalisasikan yaitu pembangunan halte darat dan halte laut ; Pembelian alat keselamatan penumpang (pelampung renang); Pembangunan Pagar Pos Pengawasan laut;RehabPos Pengawasan Laut Daru  Kecamatan Bolo; Pengadaan Rambu Lalu Lintas Petunjuk dan Larangan sertaRambu – Rambu Peringatan; dan Pengaman jalan dengan total anggaran tahun 2015 sebesar Rp.2 Milyar lebih.

Disamping itu pemerintah daerah bertekad untuk memperpanjang landasan Pacu Bandara Udara  Muhamad Salahudin Bima yang bisa didarati oleh pesawat yang berbadan lebar. Hal ini pemerintah daerah telah menyelesaikan pembebasan lahan seluas    9,7 Ha.Untuk itu mohon dukungan semua pihak khususnya pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk sama-sama berjuang ke pemerintah pusat dalam mewujudkan niat dimaksud.

Di Bidang penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerahuntuk mendorong keterbukaan informasi publik.Sejak tahun 2013 Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima serta ditahun 2015  dilanjutkan dengan pembentukan PPID Puskesmas dan PPID sekolah.

Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan informasi publik  serta memberikan pemahaman kepada publik tentang informasi publik yang sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pemerintah Kabupaten Bima secara umum telah menyiapkan daftar informasi publik terutama melalui situsresmi pemerintah Kabupaten Bima serta kesiapan informasi yang disediakan pada meja pelayanan. Perhatian  terhadap masalah ini telah memberikan hasil yang  menggembirakanselama tiga tahun berturut-turut, meraih prestasi terbaik sebagai juara I pada ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam penyelenggaraanUrusan Kependudukan,sejalan dengan lahirnya Undang-undang baru tentang Administrasi Kependudukan yaitu UU Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, maka  undang-undang ini dihajatkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Padatahun 2015 alokasi anggaran untuk penataan administrasi kependudukan dan informasi administrasi kependudukan sebesar Rp.1,6 Milyar. Alokasi anggaran tersebut antara lain mencakup kegiatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluargaserta Akta Catatan Sipil dan beberapa Kegiatan Peningkataan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejak diluncurkantahun 2011, sudah berbasis Elektronik.Tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Bima yang sudah memiliki KTP sejumlah 277.251 orang meningkat menjadi 328.408 orang pada tahun 2015 darijumlah penduduk wajib KTP 374.762 orang . Peningkatan ini didukung oleh adanya kewenangan Kabupaten/Kota untuk melakukan pencetakan KTP-elektroniksecara gratis dengan caralayanan keliling atau sistem jemput bola dalam pembuatan dokumen kependudukan pada desa-desa yang letak geografisnya jauh dan sulit untuk dijangkau.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM, pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung gerakan koperasi.Sejak tahun 2010 pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.Hal ini memberikan hasil yang positif terhadap perkembangan koperasi, baik dari aspek kelembagaan, keanggotaan dan permodalan.

Pada tahun 2010, jumlah koperasi di Kabupaten Bima mencapai 216 unit , jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 270 unit tahun 2015.  Sementara itu pada aspek permodalan, pada tahun 2010  total modal koperasi adalah sebesarRp. 47,92 Milyar kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi Rp. 151 Milyar lebih.

Tahun 2015, Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah memberikan bantuan kemasyarakatan untuk 18 pelaku UKM diantaranya berupa bantuan pengembangan pertanian (Handtraktor), Gerobak Jualan, dan bantuan sarana dan prasarana peralatan menjahit dan memasak sebesar Rp.710 juta. Bantuan tersebut tiada lain adalah upaya terus menerus untuk mendorong peningkatankualitas maupun kuantitaswirausahawan baru di Kabupaten Bima.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam Bidang Kepegawaianuntuk kedua kalinya sejak tahun 2003, terhitung tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Bimakembali mengadakan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS). Kegiatan ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam rangkaketerpaduan dan akurasi data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.Sampai batas waktu yang ditentukan seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan pendataan dan memastikan diri terdaftar secara langsung dalam data ASN secara Nasional di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terhitung mulai Januari 2015 terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pemberlakukan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah diwajibkan untuk menyiapkan Alokasi Dana Desa. Aspirasi masyarakat Desa  yang sebelumnya diprogramkan dalam APBD melalui SKPD teknis, maka Tahun 2015 telah direalisasikan  dan diprogramkan dalam APBDes dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban maupun pelaporannya.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah telah menyerahkan urusan  kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah desa melalui otonomi riil. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pengelolaan keuangan desa. Untuk mendukung hal tersebut pemerintahdaerah telah mengalokasikan Dana Desa (ADD)dan  Dana Desa APBN (DDA) di tahun 2015 sebesar Rp.142 Milyar lebihuntuk 191 Desa Se- Kabupaten Bima dengan harapan akan membawa angin segar bagi masyarakat desa, karena berbagai program dan kegiatan yang berskala lokal dapat langsung dilaksanakan oleh desa tanpa harus menunggu program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan, pemerintah daerah secara terus menerus melakukanpenguatan terhadap hak atas tanah atau legalisasi asetmelalui Sertipikasi Hak Atas Tanah.Upaya ini merupakan landasan bagi kepastian hukum atas kepemilikan tanah.Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik akibat sengketa kepemilikantanah. Untuk itu, pemerintah daerah terus melaksanakan kegiatan sertifikat. Sampaidengan tahun 2015aset tanah pemerintah yang telah memiliki sertifikat sebanyak 89.893 bidang dengan total luas tanah45.972,96 Ha.

Terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan diIbukota Kabupaten, sejak tahun 2009sampai dengan tahun 2015 telah dibebaskan tanah  seluas 44 Ha dari 100 Ha yang direncanakan dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.12,4 Milyar.Sementara penyediaan lahan untuk kepentingan umum lainnya padatahun 2015antara lain ; pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Sape seluas  20 are;Pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan dua jalur Batas Kota  sampai Talabiu seluas 3,34 Haserta pengadaan tanah untuk relokasi sungai Palibelo yang bersebelahan dengan Landasan Pacu Bandara Sultan Muhamad Salahuddin Bima dengan total anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebesarRp. 7,1 Milyar.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya dapat disampaikan tentang Penyelenggaraan Urusan Sosialantara lainProgramKeluarga Harapan (PKH)sejak digulirkan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015,PKH merupakan program pemerintah yang diarahkan mengatasi kebutuhan warga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) secara jangka pendek. Program ini secara bertahap akan meringankan beban RTSM dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui bantuan biaya pendidikan dan kesehatan.

Dari sisi alokasi penerima manfaat, program ini sudah diterima oleh sebanyak 9.268Keluarga Sangat Miskin pada seluruh kecamatan  se- Kabupaten Bima dengan rata-rata realisasi anggaranper triwulansebesar Rp. 3,83 Milyar.

Disamping itu Tahun 2015,pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.6 Milyar melalui dana Tugas Pembantuan untuk mendukung beberapa kegiatan antara lain berupa bantuan Sosial Bahan Bangunan Rumah; bantuan Sosial Jaminan Hidup berupa sembako; bantuan Sosial Peralatan Rumah Tangga, Alat Kerja dan Bibit Tanaman serta biaya pengembangan Taman Makam Pahlawan Palibelo Bima.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Disamping itu, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh bagi terwujudnya misi Meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan agama dan nilai-nilai sosial budaya bagi seluruh masyarakat. Visi ini terus digulirkan melalui program Jum’at Khusuk dan membumikan Al Qur’an, dalam upaya membentuk ketahanan individual dansosial dan religius bagi seluruh masyarakat. Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bima kembali mengadakan prosesi khataman massal Al-Qur’an 2000 orang santriwan dan santriwatisebagai agenda rutin dan menjadi momentum penting untuk mengenalkan dan meletakkan dasar yang kokoh bagi generasi muda Islam akan pentingnya memahami secara utuh isi kandungan Al-Qur’anul Karim.

Untuk mendukung  program Jum’at khusuk maka pemerintah daerah berencana melakukan langkah-langkah nyata dalam bentuk gerakan pesantren sehari setiap minggu diseluruh Masjid se- Kabupaten Bima dan berencana membangun Masjid Agung Kabupaten Bima.

Terhadap penyelenggaraan Urusan Kebudayaan, dalam rangka peningkatan kesadaran, pelestarian, pengembangan nilai budaya sebagai wujud jati diri masyarakat Bima, maka salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalahberpartisipasilangsung dalam mendukung Agenda Nasional Tambora Menyapa Dunia. Kegiatan tersebut merupakan perhelatan akbar memperingati 200 tahun meletusnya gunung Tambora dan tentunya merupakan momentum yang tepat dalam memperkenalkan budaya dan tradisi masyarakat Bima kepada wisatawan baik domestikmaupun mancanegara yang hadir menyaksikan acara tersebut.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada Urusan Pilihan, beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan. Saat ini lebih kurang 3.544 KK nelayan atau14.201 jiwa yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan yang tersebar pada 64 desa pesisir.Sejak tahun 2010 beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir, dan sekaligus memberikan strategi pengentasan kemiskinan, yaitu berupa kegiatan Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Pendampingan Kegiatan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya serta Peningkatan Daya Saing Hasil Produk Perikanan (P2HP).

Tahun 2015 melalui anggaran APBD Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan P2HP dilakukan dengan Program Pengembangan Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan dengan beberapa kegiatan seperti : penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 3.8 Milyar; dan Penyediaan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dengan pagu dana sebesar Rp. 1.2 Milyar serta penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan dengan pagu dana sebesar Rp. 841 juta. Hal ini mampu memicu kenaikan produksi ikan tangkap meningkat dari 29.564 ton pada tahun 2014 menjadi 50.179 ton pada tahun 2015 atau setara Rp. 282,9 Milyar.

Dukungan lain dalam rangka Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan diperoleh dari alokasi dana Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 melalui program antara lain :Pertama,Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan yaitu :pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis di bidang pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,4 Milyar;Kedua, Peningkatan produksi dan kualitas garam melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat(PUGAR) dalam rangka meningkatkan pendapatan petambak garam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3 Milyar; dan Ketiga,Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya melalui kegiatanpengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan; pengelolaan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan,  serta beberapa kegiatan lain dengan jumlah anggaran sebesar  Rp. 954juta.

Disamping itu, melalui Dana Dekonsentrasi Pada Tahun 2015 pemerintah daerah mendapatkan alokasi anggara Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 180 juta dengan metode bantuan langsung masyarakat.

 Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada UrusanPertanian,tahun 2015 upaya mendukung program pemerintah untuk meraih Swasembada PanganNasional terus ditingkatkan.Pemerintah daerah melalui APBD dan Dana Alokasi Khusus serta dana Tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki atensi khusus untuk mendukung sektor pertanian di Kabupaten  Bima.

Beberapa bantuan dan dukungan kepada kelompok tani yang tergabung dalam Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman terpadu dan Pengembangan Upaya Khusus Urusan Pertanian pada komoditas Padi Inhibrida Non Kawasan, disalurkan kepada 20 kelompok tani dengan luas lahan 400 ha dengan anggaran sebesar Rp. 1,16 Milyar; pada kedelai non kawasan juga disalurkan pada 53 kelompok tani anggaran sebesar Rp. 1,62 Milyar serta dukungan terhadap program perbaikan irigasi sebesar Rp.1,11  milyar.

Selanjutnya,tahun 2015Pemerintahmemberikan kepercayaan kepada Kabupaten Bima melalui Dana Tugas Pembantuanantara lain untuk Program Pengembangan Produksi dan produktifitas Hortikultura ramah lingkungan,dengan anggaran Rp.20,9 Milyar; Peningkatan Mutu hasil tanaman pangan sebesar Rp. 35,8 Milyar; serta  Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 79 Milyar lebih.

Dukungan bantuan dan anggaran dari pemerintah ini, tentunya diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi padi dan palawija. Sejak tahun 2011 total produksi padi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 340.662 ton pada tahun 2011 menjadi 363.657 ton pada tahun 2015. Sementara produksi jagung juga mengalami peningkatan dari 45.141 ton tahun 2011 menjadi 151.316 ton pada tahun 2015.

Disamping itu, peningkatan urusan pertanian ini juga berpengaruh signifikan terhadap tercapainya targetStandar Pelayanan Minimum untuk penguatan cadangan pangan.Kondisi per-Desember 2015 selain cadangan pangan pemerintah yang ada di Dologterdapat cadangan pangan pemerintah yang ada di gudang cadangan pangan pemerintah sebanyak 23ton dan dilumbung pangan masyarakat setara beras sebesar 29ton.Sehingga ketersediaan beras masyarakat tetap ada dan bisa dikonsumsi hingga beberapa bulan pada tahun berikutnya.Kondisi ini menunjukan bahwa Kabupaten Bima merupakan daerah surplus beras.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalampenyelenggaraan Urusan Perdagangan.Pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan urusan perdagangan. Tahun 2015 pemerintah daerah melaui program pengembangan sarana dan prasarana usaha perdagangan mengalokasikan anggara sebesar Rp.2,4 Milyar dan Rp. 1 milyar untuk pengembangan industri kecil dan menengah. Disamping itu pemerintah juga mengalokasikan anggaran tugas pembantuan  dari Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 10 Milyar untuk membangunan sarana dan prasarana usaha perdagangan di Kecamatan Woha dan alokasi dana DAK  sebesar Rp. 1,58 Milyar  pada pembangunan pasar Kecamatan Sanggar yang terdiri atas 1 unit los pasar dan 11 unit kios dan  rehabilitasi 6 unit kios pasar di Kecamatan Wera, 3 unit kios pasar di Kecamatan Sape.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Berkaitan dengan Anggaran Tugas Pembantuan, tahun 2015 pemerintah daerah mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan lebih kurang sebesar Rp. 215 Milyar yang tersebar pada 11 (sebelas) SKPD, yaitu : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Ketahanan Pangan, BKP4, Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun penyelenggaraannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan,dapat  dijelaskan sebagai berikut :

Kerjasama dengan Pihak Ketiga, tahun 2015 berbagai kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga, telah dilakukan melalui penyertaan modal pada PT.Bank NTB, BPR –NTB, LKP, PD Wawo dan PDAM, BPR Pesisir dan  kerjasama dengan lembaga-lembaga  lain seperti :Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), JICA, BULOG, Dekopindo, Institusi Pendidikan dan TNI Masuk Desa.

Terkait dengan penanganan bencana,Kabupaten Bima merupakan daerah dengan kategori rawan bencana, seperti banjir, kebakaran, kekeringan, air bah, gunung berapi, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, konflik sosial serta wabah penyakit.Kondisi tersebut sangat membutuhkan perhatian kita semua untuk melakukan segala upaya terutama pada saat pra bencana.

Pada Hari Rabu 25 November 2015 menjadi hari yang tidak terlupakan  bagi saudara kita yang ditimpa musibah kebakaran di Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape, sebanyak 3 Rukun Tetangga (RT) yang terletak dibagian tengah Desa Bajo Pulo hangus terbakar. Pemerintah daerah mengambil tindakan cepat dengan menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana kebakaran untuk menjamin penanganan bencana kebakaran secara sistematis, berkelanjutan dan menjamin berfungsinya kembali kegiatan masyarakat sehari-hari.

Saat ini sedang dilakukan pembangunan kembali rumah penduduk dan fasilitas sosial yang didanai secara multisektoral dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Pemerintah Kabupaten Bima

Disamping kejadian bencana kebakaran tersebut diatas Kabupaten Bima  juga dihadapkan pada konflik horizontal dan vertikal. Untuk mengatasi konflik tersebut pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya antara lain mediasi dan rekonsiliasi, persuasif, dan pemulihan kembali pada wilayah konflik.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 yang dapat saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Akhirnya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan serta hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat, saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya mengikuti penyampaian pidato ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Terima Kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bima, Maret 2016

BUPATI BIMA,

 

 

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

 

 

 

 

 

 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *