Kolaborasi, Kunci Pengembangan KTM Tambora

Kabupaten Bima, Kahaba.- Agar Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora bisa berkembang kearah yang lebih baik, kedepan harus ada kolaborasi sektoral yang bekerja saling mendukung dan melakukan koordinasi dengan baik.  Selain itu bila ingin mengembangkan investasi di sebuah kawasan terpadu mandiri maka pihak swasta juga harus dilibatkan.

Bupati Bima saat pertemuan dengan Ibu Dirjen. Foto: Hum

Bupati Bima saat pertemuan dengan Ibu Dirjen. Foto: Hum

Demikian penjelasan Direktur Jenderal Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI Rosary Tyas Wardani, Rabu malam (30/3) saat pertemuan khusus dengan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri disela Kegiatan forum komunikasi (Forkasi) Program Pembangunan  dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang membahas pembangunan kawasan Transmigrasi wilayah NTB, NTT dan Kalimantan di Golden Palace Hotel Mataram.

Pada tatap muka tersebut, Rosary didampingi Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Tansmigrasi, Wahyuni, Direktur Pengembangan Pengembangan Kawasan Rosida Rahmawati, Direktur Fasilitasi Pertanahan Muliadi Muksin, dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Arif Pribadi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima memaparkan progres dan perkembangan terakhir berkaitan dengan keberadaan KTM Tambora. Menurutnya, kawasan Tambora memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan diberbagai sektor baik pertanian, perkebunan,  perikanan, dan sektor sektor lainnya.

Setelah mendengarkan pernyataan Bupati,  Dirjen mengatakan bahwa KTM harus memiliki fungsi fungsi ekonomi, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan jasa.

Oleh karena itu secara kelembagaan dalam satu KTM lanjut Dirjen harus ada Badan Pengelola yang mendapatkan SK dari kepala daerah. Apakah dipimpin oleh pejabat struktural maupun pejabat di luar pemerintahan tapi intinya figur yang memiliki jiwa wirausaha (entrepreneurship).

Berkaitan dengan keberadaan sebuah kawasan, Perempuan berkaca mata ini mengatakan bahwa kawasan itu akan mandiri kalau ada pengelola dan ada aktifitas di dalamnya.

Oleh karena itu tandas Rosary, keberadaan Badan Pengelola kawasan yang memfasilitasi kegiatan di dalamnya baik untuk kegiatan ekonomi maupun pemerintahan serta layanan lainnya harus ada dan berfungsi.

“Dari aspek pemerintahan, KTM harus menjadi embrio Kota Kecamatan yang juga berfungsi sebagai Kota perdagangan,  pendidikan disamping fungsi utama sebagai kota pemerintahan. Oleh karena itu penting dipahami bahwa pengelola harus memiliki jiwa wirausaha,” ujarnya.

Dirjen juga menjelaskan bahwa pembangunan KTM harus selaras dan melakukan kolaborasi dengan program di tingkat provinsi. Di NTB misalnya ada program pengembangan komoditas  jagung kedelai (PIJAR).

“Untuk keberhasilan program ini, maka semua instansi yang tercakup dalam kelompok kerja (POKJA) Pengembangan KTM, baik dari Bappeda, SKPD rumpun hijau dan instansi terkait perlu melakukan  kerjasama dengan baik agar semua kegiatan SKPD sektoral bisa diarahkan pada KTM,”  jelasnya.

Berkaitan dengan pendanaan  KTM dan kawasan  transmigrasi, Dirjen mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) bilang transmigrasi  dan instansi yang dipimpinnya akan memberikan  dukungan dengan tetap menjadi pada  kriteria kawasan transmigrasi sebagai acuan.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *