Anggaran Bocor, WTP Gagal Diraih

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemerintah Kabupaten Bima kembali gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Kondisi ini disesalkan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis.

Anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis. Foto: Bin

Anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis. Foto: Bin

Duta Partai Nasdem ini menuding, penyebab WTP gagal diraih salah satunya karena disebabkan kebocoran anggaran daerah. Serapan anggaran pada sejumlah SKPD dinilai jauh panggang dari api alias tidak memenuhi target.

“Ini jelas karena kebocoran anggaran. Dinas Pertambangan misalnya, tidak mampu memenuhi target serapan anggaran. Capaian PAD dinas ini anjlok,” kata Edy.

Beberapa dinas lain pula menurutnya, juga hampir sama. Tak bisa berbuat banyak untuk membantu perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Faktor lain yang menyebabkan WTP gagal diraih kata dia, yakni belum maksimalnya pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

“Dua hal ini menjadi faktor penting penilaian BPK. Kabupaten Bima malah masih kalah dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara,” tutur Anggota Komisi III ini.

Hasil kunjungan studi bandingnya beberapa hari lalu, dua daerah di Pulau Lombok tersebut berhasil meraih WTP. Padahal, dari segi usia Kabupaten Bima sudah lebih dulu ada dibandingkan dua kabupaten itu. Namun, dalam hal pengelolaan pemerintah dan keuangan daerah KLB dab KLU jauh lebih baik.

“KLB dan KLU baru seumur jagung dibandingkan Kabupaten Bima tapi mereka lebih unggul. Harusnya daerah kitalah tempat studi banding dua daerah ini bila pengelolaan pemerintahan dan keuangan dimaksimalkan,” terangnya.

Beberapa fakta lain sambung Edy, juga menjadi potret Pemerintah Kabupaten Bima. Seperti postur APBD yang tidak sehat. Alokasi APBD untuk belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan untuk belanja pembangunan. Kemudian jumlah SKPD yang cukup banyak berikut para pegawainya.

Ke depan jelasnya, SKPD di Kabupaten Bima harus dirampingkan agar pengelolaan anggaran daerah bisa efektif. Berikutnya, penempatan semua pejabat struktural harus berbasis prestasi dan kinerja. Hal ini demi mendorong terwujudnya good governance seperti yang sering digaungkan.

“Bila perlu sebelum mutasi nanti harus dilakukan fit dan propertest terhadap semua pejabat yang akan ditempatkan,” tambahnya.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *