Edy Dukung Langkah BPKP Periksa Anggota Dewan

Kabupaten Bima, Kahaba.- Audit dan pemeriksaan BPKP NTB terhadap 45 Anggota Dewan diapresiasi Edy Muhlis. Duta Partai Nasdem ini mendukung langkah BPKP untuk melakukan audit secara rutin penggunaan anggaran negara terhadap Wakil Rakyat. (Baca. Perjalanan Dinas DPRD Dominasi Temuan BPKP)

Anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis. Foto: Bin

Anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis. Foto: Bin

“Saya dukung seribu porsen langkah BPKP. Bila perlu semua pihak yang menggunakan APBD diaudit semua, jangan hanya DPRD,” kata dia melalui telepon seluler, Kamis (21/4) siang.

Menurutnya, audit seperti itu sangat bermanfaat bagi Anggota Dewan. Karena dengan begitu, penggunaan anggaran negara yang terindikasi disalahgunakan dapat diketahui. Selain itu, semua pihak bisa mawas diri dan menggunakan anggaran sebaik mungkin sesuai peruntukannya.

“Ini motivasi juga buat kita agar lebih berhati-hati menggunakan anggaran negara. Jangan sampai disalahgunakan,” terangnya.

Terkait temuan BPKP Edy mengaku, memang lebih banyak soal bukti perjalanan dinas anggota dewan. Seperti tiket pesawat dan bukti sewa hotel saat ke luar daerah. Termasuk dirinya, kekurangan bukti tiket pesawat karena hilang.

Ada juga temuan soal selisih pembayaran hotel karena kenaikan harga yang ditetapkan oleh agen. Hal itu menjadi temuan lantaran ada kelebihan pembayaran karena harga sewa hotel melebihi standar. Namun itu menurutnya, bukan kesalahan Anggota Dewan melainkan dari pihak agen.

“Harusnya BPKP jangan audit satu arah. Pihak agen juga patut dimintai keterangan karena mereka yang menaikkan harga sewa,” ujar Anggota Komisi III ini.

Meski demikian, Edy mengaku siap menandatangani surat pernyataan pengembalian kelebihan pembayaran dan tiket pesawat yang dihitung sebagai kerugian negara. Meski nominalnya tidak terlalu banyak, dirinya siap mengembalikan.

“Saya sebenarnya hari ini diperiksa, tapi karena ada halangan akan menghadap besok untuk memberikan penjelasan pada BPKP,” tandasnya.

Hingga hari ini, Tim Audit BPKP masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 45 Anggota Dewan yang belum. Agenda pemeriksaan berlangsung tertutup di salah satu ruangan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bima dan dijadwalkan sampai beberapa hari ke depan.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *