Soal Bibit Kedelai, Dewan Panggil Kadis Pertanian

Kabupaten Bima, Kahaba.- Terkait pengadaan bibit Kedelai Tahun 2016 yang diduga bermasalah, Komisi II DPRD Kabupaten Bima agendakan memanggil Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bima M. Tayeb, guna klarifikasi.

Anggota DPRD Kabupatren Bima Edy Mukhlis saat membuang bibit Kedelai. Foto: Noval

Anggota DPRD Kabupatren Bima Edy Mukhlis saat membuang bibit Kedelai. Foto: Noval

”Tetap kita panggil, tapi menunggu agenda masa sidang DPR,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima Suryadin Senin (9/5) di Kantornya.

Suryadin mengatakan, mestinya bibit disalurkan saat petani mau bercocok tanam. Namun selama ini, bibit lebih sering diberikan ke petani setelah bercocok tanam. Karena jika musim tanam lewat, tidak ada gunanya bagi masyarakat petani. Petani lebih merawat miliknya yang lebih dulu ditanam, ketimbang menanam lagi bibit dari pemerintah yang belum tentu kualitasnya bagus.

”Itu tidak boleh dilakukan Dinas pertanian maupun penangkar bibit. Ini akan menjadi atensi kami. Tapi akan kami lakukan pada saatnya nanti, yakni masa sidang DPR,” katanya.

Di tempat berbeda, Anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Muhlis menilai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima Suryadin, loyo. Pasalnya, menyikapi persoalan yang urgen seperti ini, tidak perlu menunggu masa sidang DPR.

Sebagai anggota dewan, Ketua Komisi II harus tanggap dan bergerak cepat menyikapi. Sebab menyangkut kepentingan rakyat, bukan pribadi Anggota Dewan.

”Ada apa ini, saya kecewa dan saya menilai Ketua Komisi II itu loyo dalam bersikap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,” nilainya.

DPRD Kabupaten Bima, smbungnya, harus berani mengeluarkan rekomendasi agar persoalan ini disidik secara hukum oleh Polisi atau Kejaksaan.

Karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, sehingga mengalami kerugian keuangan Negara Rp 22 Miliar dalam pengadaan bibit Kadelai.

*Noval

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *