Prona itu Program Bantu Rakyat, Jadi tidak Boleh ada Pungutan

Kota Bima, Kahaba.- Pungutan Liar pada program Prona di Kelurahan Matakando, mendapat kritik dari anggota DPRD. Kota Bima. Program Nasional yang bertujuan membantu rakyat tersebut, tidak sepatutnya diambil keuntungan oleh penyelenggara pemerintah ditingkat Kelurahan dan Desa.

Anggota DPRD Kota Bima Nazamudin. Foto: Bin

Anggota DPRD Kota Bima Nazamudin. Foto: Bin

“Prona itu program untuk membantu rakyat, jadi tidak boleh ada pungutan sepeserpun. Kalau ini dilakukan, artinya Lurah tersebut telah menyalahi aturan yang menyebutkan prona itu gratis,” tegas Anggota DPRD Kota Bima, Nazamudin.

Saat ditemui di ruangannya Senin (16/5), Duta PKP Indonesia itu mempertanyakan apa dasar Lurah Matakando tersebut memungut biaya sebesar Rp 300 ribu kepada rakyat setempat. Kalau memang aturannya tidak memperbolehkan ada biaya, Lurah tidak boleh mengambil keuntungan dengan alasa apapun.

“Ya kalau tidak ada dasar dan aturannya, berarti itu Pungli,” tudingnya.

Menurut dia, mestinya membuat ketentuan dengan menarik. biaya pada program Prona, harus ada sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat, agar masyarakat juga mengetahui dasar pungutan tersebut. Dari BPN saja, tidak boleh ada penarikan sepeserpun, jika ada penarikan, maka kebijakan tersebut patut dipertanyakan.

Sebagai wakil rakyat, pria yang berdomisili di Kelurahan Kodoitu berharap, kepada Lurah yang mendapat program Prona, agar masalah ini tidak menjadi polemik di tingkat masyarakat. Karena program Nasional tersebut memang tidak boleh ada biayanya.

“Pungutan Rp 300 ribu itu terlalu tinggi, lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu. Program yang sebenarnya membantu rakyatko malah menyusahkan rakyat,” tegasnya.

Untuk itu, tambah Nazam, Lurah harus bertanggungjawab terhadap reaksi dan protes warga tersebut.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Fajar Dari Timur

    Nggahimpa lurah mpoare kumbi perinta mai ese mai waunare, watis ndedenre copot aj tuh lurah miskin begitu…. kalo lurahnya mau ambil uang dri rakyat miskin utk program prona tersebut artinya lurahnya lebih miskin dri rakyatnya bahkan mungkin pemkot bima lebih miskin dri rakyat kota bima….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *