Gunung Parapimpi Bukan Aset Pemerintah dan Cagar Budaya

Kota Bima, Kahaba.- Sengketa kepemilikan Gunung Parapimpi seluas 349 meter persegi, antara pemilik Zailani dan kelompok warga di Kelurahan Pane, kini diluruskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bima. (Baca. Sengketa Tanah Parapimpi, Zailani Tunjukan Sertifikat Kepemilikan)

Gunung Parapimpi. Foto: Eric

Gunung Parapimpi. Foto: Eric

Salah satu alasan Kelompok warga menolak kepemilikan Zailaini, yakni tanah seluas 349 meter persegi itu aset pemerintah dan bagian dari cagar budaya. Namun, pernyataan dari Dinas terkait, justeru berbeda.

Menurut Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Bima, Abdul Haris, Gunung Parapimpi itu bukan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, dan bukan bagian dari cagar budaya yang dilindungi.

Haris menjelaskan, Gunung Parapimpi itu hanya tempat berkumpulnya para ncuhi saat musyawarah mufakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam pemerintah.

“Namun dari semua agenda tersebut, Gunung Parapimpi lebih banyak digunakan sebagai tempat melantik Raja Bima,” tuturnya, Rabu (18/5).

Meskipun tempat tersebut sangat sakral karena tempat melantik raja, sambung dia, namun apakah situs tersebut bagian dari cagar budaya, belum ada data konkrit yang menudukungnya sampai kini.

Sementara tempat cagar budaya dan situs sejarah, sebutnya, seperti Pacuan Kuda Panda, Kuburan Tolobali dan Museum ASI Bima. Sedangkan Gunung Parapimpi, sampai saat ini belum ada bukti otentik bagian dari situs sejarah.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Bima H. Sukri yang dihubungi via seluler mengaku, Gunung Parapimpi tidak diketahui apakah statusnya milik Pemerintah Kota Bima atau bukan, sebab dirinya tidak tahu.

“Tolong komunikasi saja dengan bagian Aset DPPKAD, soalnya sekarang saya sedang rapat dengan Walikota Bima,” sarannya.

Sementara itu, Kabid Assset DPPKAD Kota Bima Abdillah mengatakan, sampai saat ini Gunung Parapimpi bukan aset Pemerintah Kota Bima, karena belum ada penyerahannya sampai sekarang.

*Eric

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. klo hak milik org knp dipaksakan jdi cagar budaya …kasian yg sdh punya legal dokumen,,klo memang meragukan keabsahan dokumen gugat saja ke PN Raba-Bima,,,nti biar hukum yg membuktikan siapa yg punya…………

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *