TKPKD NTB Studi Komparasi ke Kabupaten Bantaeng

Kota Bima, Kahaba.- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB yang dipimpin Wagub NTB H. Muh. Amin, Selasa (24/5) diterima Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, H. Nurdin Abdullah di Aula Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Bupati Bantaeng bersama Gubernur NTB dan Wakil Walikota dan Wakil Bupati se-NTB. Foto: Hum

Bupati Bantaeng bersama Gubernur NTB dan Wakil Walikota dan Wakil Bupati se-NTB. Foto: Hum

Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ihya Ghazali melalui siaran Persnya mengatakan,  rombongan TKPKD NTB berjumlah 58 orang, terdiri atas Wakil Walikota dan Wakil Bupati se-NTB, BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Kota dan Kabupaten serta Dikes, melakukan studi komparasi ke Kabupaten Bantaeng. Studi komparasi dimaksudkan untuk sharing program antara Kabupaten Bantaeng dengan Kota dan Kabupaten se-NTB.

Bupati Bantaeng menjelaskan gambaran wilayan Bantaeng yang saat ini telah berusia 761 tahun. Pada awal kepemimpinan Nurdin Abdullah tahun 2008, Bantaeng hanya memiliki APBD sebesar Rp 281 Miliar, dengan PAD Rp 4 M. Luas wilayah 359 Km2, terdiri atas 8 Kecamatan, 46 Desa, dan 8 Kelurahan.

“Hal yang sangat menonjol di Bantaeng adalah perilaku hidup masyarakat yang bersih,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, Bantaeng dikembangkan dengan APBD Rp 700 miliar. 74 persen penduduk bermata pencarian petani. Fokus pembangunan Bantaeng 8 tahun terakhir adalah pertanian, pariwisata, birokrasi yang sederhana, serta kenyamanan dan keamanan.

Untuk bidang pertanian, Bantaeng fokus pada pembenihan seluruh jenis komoditi. Setiap hari Bantaeng menghasilkan panenan pertanian sebesar 5 ton. Dengan pemanfaatan teknologi, Bantaeng bisa menghasilkan bibit dalam kurun waktu 80 hari. Kehidupan masyarakat sudah mulai meningkat dari sisi kesejahteraan. Petani bahkan ada yang menuai panen hingga senilai Rp 300 juta sebulan.

Untuk penataan birokrasi, sambungnya, promosi dilakukan melalui metode lelang jabatan. Untuk pengembangan wawasan, para pegawai diajak untuk melakukan studi banding hingga luar negeri.
Penataan juga dilakukan pada kawasan pesisir. Pada tahun 2009, Pantai Seruni yang selama ini tidak terurus dipoles dan menjadi ikon Bantaeng.

“Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak menarik retribusi. Pada bidang pariwisata, Bantaeng mampu menyediakan berbagai fasilitas secara terintegrasi,” paparnya.

Komoditas yang menonjol di Bantaeng adalah sayur, buah, dan rumput laut. Kerjasama dengan para investor juga diperkuat. Saat ini ada investor yang sedang membangun smelter untuk nikel yang bahan bakunya dari Australia dengan serapan ribuan tenaga kerja. Bantaeng mampu mengendalikan inflasi hingga 1 persen dengan cara penyediaan komoditi dari hasil daerah sendiri.

Untuk layanan kesehatan, Bantaeng saat ini mampu menekan angka kematian ibu dan anak hingga ke angka nol. Pelayanan kesehatan diberikan 24 jam melalui ambulance berfasilitas lengkap hibah dari Jepang, seperti juga mobil pemadam kebakaranyang juga merupakan hibah dari Jepang.

“Angka pertumbuhan ekonomi 9,5 persen. Angka kemiskinan sebesar 5,9 persen. Angka pengangguran juga telah mampu ditekan,” jelasnya.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *