Predikat WTP, Cermin Keberhasilan Aparatur Pemerintah

Kabupaten Bima, Kahaba.- Upaya Pemerintah Kabupaten Bima untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berbuah manis. Sebab tahun ini, impian untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, Selasa 31 Mei 2016 lalu mengeluarkan opini tersebut untuk Pemerintah Kabupaten Bima

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf. Foto: Ady

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf. Foto: Ady

“Status WTP ini menjadi cermin bagi keberhasilan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan kepada publik. Karenanya, kami dari Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bima, Ilham Yusuf, kemarin.

Anggota DPRD Kabupaten Bima ini menjelaskan, predikat WTP merupakan penilaian yang diberikan BPK kepada Pemerintah Daerah terkait dengan laporan keuangan. Karena laporan keuangan merupakan landasan dari kinerja birokrasi pemerintahan.

Untuk meraih WTP kata Ilham, tidak mudah dan instan tetapi butuh proses, kerja keras dan komitmen Kepala Daerah bersama Aparatur Pemerintah untuk berbenah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Karena agar sebuah laporan keuangan dinyatakan memperoleh WTP setidaknya harus melalui beberapa proses. Diantaranya sesuai reputasi pemerintah dan instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi, dan sebagainya.

Selain itu lanjutnya, syarat utama tercapainya WTP terhadap LKPD adalah keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud adalah dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai Pemerintah Daerah. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK.

“Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, yang tak kalah pentingnya adalah komitmen dan konsistensi dari pemerintah. Hal inilah yang perlu kita apresiasi sebagai langkah positif pemerintah melalui Kepala Daerah yang baru sekarang,” ujar Ilham yang juga Sekretaris Komisi II ini.

Ilham menambahkan, jika pengelolaan keuangan baik, tentu investor akan datang dan pihak swasta pun akan semakin banyak menanamkan modalnya. Untuk itu, diharapkannya Kepala Daerah dapat mempertahankan predikat tersebut dan dapat terus mendorong pembangunan melalui pengelolaan keuangan secara baik ke depannya.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *