Lutfi Tepis Isu Maju Jadi Balon Walikota Bima

Kota Bima, Kahaba.- Politisi Partai Golkar, H Muhammad Lutfi menegaskan dirinya belum ada niat untuk menjadi Bakal Calon (Balon) Walikota Bima pada Pilkada 2018 mendatang. Saat ini, Ia masih ingin fokus menjalankan tugas dan amanat yang diemban sebagai Anggota DPR RI pada Komisi VIII.

HM Lutfi. Foto: Ady

HM Lutfi. Foto: Ady

Pernyataan ini disampaikan HM Lutfi, Minggu (14/8) sore saat agenda silaturrahmi di Sekretariat GP Ansor Kabupaten Bima. Sekaligus menjawab rumor dan isu yang berkembang di masyarakat bahwa dirinya bakal berkompetisi menjadi Balon Walikota Bima.

“Pada prinsipnya saya belum terpikirkan untuk maju sebagai Walikota Bima, karena saya masih mengemban tugas sebagai Anggota DPR RI yang diamanatkan masyarakat NTB,” kata HM Lutfi kepada media ini.

Itu artinya kata dia, dirinya ingin mengoptimalkan kerja untuk konstituen kendati ada dorongan dari sebagian masyarakat. Hal Itu dinilai paling utama dibandingkan berkonsentrasi untuk maju sebagai Balon Walikota.

“Tugas sebagai eksekutif atau umarah sangat berat. Tidak saja punya tanggungjawab di dunia, tetapi juga diakhirat.

Hal utama yang harus garis bawahi lanjutnya, iklim demokrasi saat ini sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Mau tidak mau dituntut seorang Walikota yang betul-betul mumpuni dan mampu memuaskan tuntutan masyarakat. Kalau tidak mampu memberikan itu, maka tingkat kepuasan masyarakat sangat rendah.

Rata-rata eksekutif yang mampu bertahan itu menurutnya, kalau tingkat kepuasaan masyarakat di atas 60 persen. Sementara dirinya belum teruji, apakah ada kepuasaan masyarakat terhadap apa yang dilakukannya selama ini.

“Ini yang menjadi satu ukuran, jangan sampai kita ini tiba masa tiba akal. Tiba-tiba yang datang baru sekelompok orang langsung berani menyatakan maju. Karena kalau belum diuji secara empiris, baik itu pendekatan persuasif di masyarakat sama saja bunuh diri,” ujarnya.

Kehadirannya di tengah masyarakat sama sekali tidak terkait dengan keinginan untuk maju menjadi Balon Walikota Bima pada Pilkada 2018. Tapi merupakan agenda konstitusional yang mau tidak mau wajib dijalankan. Pasalnya, regulasi di tingkat DPR RI tahun 2009/2014 dengan 2014/2019 sangat berbeda.

“Jadi kita turun diwajibkan, tidak bisa lagi kita bermain dalam satu masa reses hanya duduk di rumah kopi-kopi ria dan pampang baligo. Jadi bukan karena ada agenda tahun 2018,” tegasnya.

Memang dalam mekanisme Partai Golkar sambungnya, akan mengambil kader terbaiknya untuk maju sebagai Balon Kepala Daerah. Dalam pengertian, siapa yang mau. Kalaupun ada kader yang belum siap tidak jadi masalah. Karena yang diambil hanya yang siap saja.

“Sementara yang siap dari kader Golkar hari ini baru Hj Ferra Amelia. Golkar tetap membuka siapa pun kadernya yang mau berkompetisi,” tambahnya.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *