Ini Penjelasan Tekhnis Kenapa Tugu Perbatasan Dibongkar

Kota Bima, Kahaba.- Kasi Tata Bangunan dan Pemukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, Ririn Kurniawati menjelaskan secara tekhnis kenapa tugu perbatasan di Lingkungan Niu Kelurahan Dara dibongkar. (Baca. Taman Perbatasan Dibongkar, Sayang Uang Rakyat)

Kasi Tata Bangunan dan Pemukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, Ririn Kurniawati. Foto: Bin

Kasi Tata Bangunan dan Pemukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, Ririn Kurniawati. Foto: Bin

Dijelaskan Ririn, awalnya rencana pembangunan tugu tertuang dalam rencana pembangunan Lare – Lare. Bahkan dalam gambar, rencana tersebut ada. Kemudian, pihaknya menganggarkan untuk memperbaiki batu tempel yang sudah mulai rusak, sebab kondisi tugu sekarang memang sudah tidak utuh. Lalu, pihaknya memulai perencanaan konstruksi Lare – Lare, karena Lare – Lare dalam gambarnya berada diatas tugu.

Lantas kenapa tugu dan Lare – Lare dibangun terpisah? Ririn mengaku, pembangunan tugu dengan anggaran Rp 200 juta lebih itu dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan, bukan oleh Dinas PU. Dirinya pun tidak mengetahui pasti.

“Mengenai kenapa tidak ada koordinasi antara Dinas Tata Kota dan Dinas PU, saya tidak tahu karena belum bekerja di Dinas PU,” ujarnya saat ditemui Kahaba di ruang kerjanya, Kamis (25/8). (Baca. Dewan Panggil Dinas Terkait, Klarifikasi Bongkar Bangunan Perbatasan)

Perempuan berjilbab itu kembali menjelaskan, dalam perencanaannya, Lare – Lare dibangun diatas tugu. Lare – Lare dibangun menggunakan 16 tiang pancang. Ada tiang di dalam dan juga tiang di luar. Pembangunan tiang pancang di luar, tidak ditemui persoalan. Tapi tiang di dalam, justeru tidak bisa dipancang.

“Karena bentuk Lare Lare segi delapan, jadi harus benar – benar presisi. Jika lebih satu centimeter saja, maka segi delapannya tidak bisa ketemu,” jelasnya.

Sementara, ada dua pertimbangan yang harus diambil. Pertimbangan yang pertama, jika melihat kondisi tugu sekarang, banyak batu yang sudah rontok dan dipiloks oleh masyarakat. Lalu, banyak aktifitas negatif yang sering terjadi di tugu tersebut.

Pertimbangan lain, sambung Ririn, pekerjaan Lare – Lare yang sudah tertuang anggarannya itu harus batal dibangun, atau dibangun tapi tugu harus dibongkar. Sebab, kalau pekerjaan Lare – Lare tidak dilaksanakan, maka pihak penyedia yakni CV. Mercu Buana, akan mengajukan pinalti.

“Jadi dua opsi ini juga sama sama rugi, tapi yang paling rugi yakni membayar pinalti. Akhirnya, tugu terpaksa dibongkar.  Meski nanti, dibangun kembali,” paparnya.

Karena diputuskan tugu dibongkar, pihaknya kemudian bersurat ke Sekda Kota Bima, selaku pemegang aset, untuk penghapusan aset. Kemudian pihaknya turun bersama bidang aset untuk menilai harga aset setelah dibongkar, untuk disetor kembali ke kas daerah. Setelah ditaksir oleh bidang aset, kemudian pembongkaran dilakukan.

“Karena nilai aset yang sudah semakin menyusut dari Rp 200 juta, kemudian kondisi tugu yang sudah tidak utuh, lalu banyak aktifitas negatif masyarakat, akhirnya tugu dibongkar,” katanya.

Ditanya kenapa tugu dibongkar padahal belum waktunya aset tersebut dibongkar, Ririn menjelaskan, masalah penghapusan aset telah diatur dalam Permendagri Nomor 17 tentang pengelolaan barang milik dareah. Waktu penghapusannya, tidak disebutkanya syarat penghapusan harus 5 tahun.

“Penghapusan aset itu bisa dilakukan, pertama apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian yang kedua, sudah disediakan anggaran untuk membangun lagi diatasnya,” urai Ririn.

Dirinya mengakui anggaran pembongkaran tugu tersebut tidak tertuang dalam APBD, tapi harus terpaksa dibongkar untuk pembangunan Lare – lare. Karena anggaran pembangunan Lare – lare sudah ada untuk dibangun tahun ini.

Ririn menambahkan, karena akan ada pengembangan Kota, Kawasan Niu akan dijadikan ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Mulai dari gerbang perbatasan, dibangun dan Lare – Lare, kemudian di Pantai Lawata, Amahami dan Kolo.

“Anggaran pembangunan Lare Lare dan tugu di perbatasan sebesar Rp 1,9 Miliar. Disana akan dibuat terbuka, diberi penerangan lampu, dan ada fasilitas Wifi,” sebutnya.

Bagaimana caranya agar bisa dipastikan tidak ada aktifitas negatif masyarakat?, Ririn mengaku nanti akan ada Pol PP yang akan melakukan penjagaan dan pengamanan.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. pemerintah pada edan dan sangat bego…. tidak ada koordinasi… ini kata kota dan pu itu milik pemerintah kota bima atau masing2 beda daerah shhhh…………………….. pemerintah edan. tanda kehancuran buat kota bima. PNS masing2 tidak ada koordinasi mana mau sendiri……. klo masalah masiat itu hal yang paling tolol…………………………………..?????? dijalan kembar aja sepanjang jalan aja masiat aja bisa itu alasan yg tidak logis…….. klo maslah pinalty itu salah pemerintah kota yang tidak pernah koordinasi…..mana BAPPEDA selaku koordinasi….. bubarkan aja BAPPEDA atau bidang fisik dan prasana yang tidak paham dlam percanaan ya?????????????????????????????????

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *