Ini Hasil Rekomendasi Legislatif Tentang Sengketa Lahan Oi Katupa

Kabupaten Bima, Kahaba.- DPRD Kabupaten Bima akhirnya menerbitkan rekomendasi terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat Desa Oi Katupa dengan PT Sanggar Agro Karya Persada (SAKP).

Massa aksi Gerakan Penegakan Pasal 33 UUD 1945 di kantor DPRD Kabupaten Bima. Foto: Deno

Massa aksi Gerakan Penegakan Pasal 33 UUD 1945 di kantor DPRD Kabupaten Bima. Foto: Deno

Rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja tim investigasi saat turun di desa setempat beberapa hari lalu. Apa saja isi rekomendasi dan keputusan Legislatif itu?

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Suryadin menjelaskan, isi rekomendasi tersebut meminta kepada eksekutif memediasi penyerahan lahan seluas 200 hektar dari PT SAKP kepada masyarakat Desa Oi Katupa. Berdasarkan hasil kerja tim, diketahui luas Desa Oi Katupa memang 5000 hektar.

“Tetapi yang masuk HGU hanya 3000 hektar lebih. Sehingga totalnya sekarang masih ada 1250 hektar. Termasuk 200 hektar yang diserahkan,” jelas Suryadin yang juga Anggota Tim Investigasi ini saat dihubungi via handphone, Kamis (7/9) pagi.

Rekomendasi kedua terangnya, meminta eksekutif untuk memfasilitasi pemulangan masyarakat Oi Katupa ke desanya. Sebab, mereka telah bertahan di Halaman Eks Kantor Bupati Bima selama dua pekan lebih.

Ditanya apakah rekomendasi ini tidak melanggar perda? Politisi Partai Golkar ini menegaskan, tidak perda yang dilanggar. Sebab sejarah administrasi wilayah itu memang masuk dalam wilayah Oi Katupa. Maka siapa pun dari masyarakat berhak menggarap lahan dan melakukan usaha di dalamnya.

“Bukan dalam konteks menguasai apalagi membangun desa di dalam desa. Ini orang hanya berusaha,” tegas dia.

Kemudian disinggung bagaimana kalau tidak diterima warga rekomendasi ini? Menurutnya, rekomendasi itulah yang menjadi keputusan legislatif karena merupakan yang hasil kerja tim. Dan terbitnya rekomendasi tersebut untuk segera ditindaklanjuti eksekutif.

“Dewan telah menerbitkan rekomendasi terkait apa yang menjadi masalah. Selanjutnya, kita kembalikan kepada eksekutif untuk menindaklanjuti,” tandasnya.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *