Bangun Desa Tertinggal, Pemkab Bima Gandeng LAKPESDAM NU  

Kabupaten Bima, Kahaba.- Keikutsertaan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Bima dalam memfasilitasi percepatan pembangunan desa tertinggal memiliki arti penting dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Bupati Bima bersama tim  Workshop LAPKESDAM NU. Foto: Hum

Bupati Bima bersama tim Workshop LAPKESDAM NU. Foto: Hum

Dukungan ini diawali Workshop Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal yang digelar Rabu (28/9) dan diikuti 30 perwakilan SKPD terkait, LAPKESDAM,  dan organisasi mitra pemerintah daerah.

Acara itu menghadirkan dua orang narasumber kunci yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),  I Nyoman Shuida yang memaparkan materi kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sementara Direktur Pengembangan SDM Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Priyono menyajikan materi peran Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Pedesaan.

Nyoman Shuida memaparkan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebelumnya merupakan Kemenko Kesra,  namun perbedaannya terletak pada adanya kewenangan dalam hal pengendalian pembangunan sumberdaya.

“Kemenko PMK  sesuai Perpres nomor 9 tahun 2015 menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi tepat sekali hari ini Tim hadir di Bima untuk melakukan serangkaian fasilitasi dan menindak lanjuti inisiasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bima,” ujarnya.

Sinkronisasi dan koordinasi memiliki fungsi sebagai pengendalian pembangunan manusia, mengacu kepada UU tentang Desa. Salah satu fungsi Kemenko PMK adalah mengintegrasikan beberapa inovasi dan pengalaman yang peroleh saat ini dan diselaraskan dengan RPJMN. Instrumen koordinasi pertama dikembangkan adalah menyelaraskan seluruh data yang berkaitan pembanguan manusia.

“Saat ini Kemenko PMK mengembangkan konsep Pembangunan Desa Berwawasan Kependudukan dan akan menggali satu desa yang bagus sebagai contoh bagi desa lain,” jelas Nyoman Shuida.

Kemudian Priyono memaparkan, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan koordinasi internal dengan   Kementerian dan  Lembaga Negara terkait untuk mengefektifkan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

“Fungsi ini selaras dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah,” paparnya.

Dijelaskannya, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, ada tiga aspek yang jadi perhatian utama yaitu aspek Tematik secara keseluruhan di mana diperlukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah, LSM dan pihak lainnya. Sedangkan pada aspek integratif bahwa pembangunan daerah tertinggal perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pengembangan ekonomi lokal, peningkatan aksesibilitas konektivitas, pemenuhan pelayanan dasar publik, peningkatan SDM dan Iptek.

Aspek  lainnya adalah aspek spasial, yaitu pembangunan daerah tertinggal perlu mempertimbangkan dokumen perencanaan seperti rencana tata ruang wilayah Nasional provinsi dan kabupaten serta berbagai dokumen perencanaan berbasis wilayah lain.

Selain pemateri tersebut, Bupati Bima yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Muzakkir dalam sambutannya mengatakan, workshop diharapkan menjadi wahana untuk merumuskan strategi bagi percepatan pembangunan wilayah dan desa tertinggal, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi maupun penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang berjalan selaras dengan pengembangan ekonomi lokal, agro industri, ketahanan pangan, modal sosial, infrastruktur, dan sejumlah aspek penting lainnya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah terpencil.

“bagi pemerintah daerah, kemitraan dengan Kemenko PMK dan instansi lainnya di tingkat pusat diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Karena itu pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari Kementerian terkait  untuk memfasilitasi pembangunan pedesaan di Kabupaten Bima,” ujarnya.

Sebagai wujud komitmen tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Bima Asrul Raman dengan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri di aula hotel Mutmainah.

Dalam kerangka kerjasama tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk  membentuk Kelompok Kerja (POKJA) percepatan pembangunan desa tertinggal di bawah koordinasi Bappeda dan menjadikan rekomendasi POKJA tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait upaya percepatan pembangunan desa tertinggal di Kabupaten Bima.

Komitmen lainnya yang dimuat dalam kesepakatan tersebut yaitu mewujudkan agenda terkait pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan kesediaan mengalokasikan program dan kegiatan serta penganggaran secara bertahap dan berkelanjutan dalam APBD Kabupaten Bima.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *