Komnas HAM Dinilai Lambat Selesaikan Pelanggaran HAM di Desa Oi Katupa

Kabupaten Bima, Kahaba.- Gerakan Nasional Penegakkan Pasal (GNP) 33 UUD 1945 menilai Komas HAM lambat mengambil keputusan atas terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam persoalan sengketa agraria antara Desa Oi Katupa dengan PT. Sanggar Agro.

Ketua GNP Arif Kurniawan (Kanan) saat menyampaikan orasi persoalan sengketa lahan di Desa Oi Katupa. Foto: Ayani Prawira Yudha (Facebook)

Ketua GNP Arif Kurniawan (Kanan) saat menyampaikan orasi persoalan sengketa lahan di Desa Oi Katupa. Foto: Ayani Prawira Yudha (Facebook)

Ketua GNP Arif Kurniawan mengatakan, sudah dua kali Komnas HAM bolak balik Kabupaten Bima. Mengumpulkan data, melakukan investigasi lapangan, namun hingga kini tak kunjung ada hasil.

“Cara itu lambat dan memakan waktu,” sorotnya, Minggu (9/10)

Menurut Arif, ketika keterlambatan Komnas HAM mengungkap kebenaran dan mengambil keputusan terkait persoalan tersebut, maka kesengsaraan rakyat akan semakin lama. Karena keputusan Komnas HAM penting untuk mempercepat penyelesaian sengketa yang ada.

“Ini menelan waktu saja. Kenapa tidak sekalian menggelar pertemuan dengan warga setelah proses invetigasi selesai,” sesalnya.

Ia pun berharap, karena Komnas HAM independen, maka diminta untuk obyektif. Karena yang menjaga agar tidak terjadinya HAM untuk Rakyat juga menjadi bagian tanggungjawab Komnas HAM.

*Deno

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *