Demonstran Desak Bupati Copot Dirut RSUD Bima

Kabupaten Bima, Kahaba.- Demonstrasi masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Kemanusiaan di Kantor DPRD Kabupaten Bima yang mempersoalkan kasus dugaan penukaran bayi di RSUD Bima, berujung pada desakan agar Bupati Bima segera mencopot Dirut RSUD Bima.

Anggota DPRD Kabupaten Bima M. Natsir saat menerima massa aksi. Foto: Noval

Anggota DPRD Kabupaten Bima M. Natsir saat menerima massa aksi. Foto: Noval

“Segera copot Dirut RSUD Bima,” desak korlap aksi, M. Ahyar depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (10/10).

Dalam orasinya Ahyar menyorot, pengaduan masyarakat ke Polres Bima Kota, DPRD dan Bupati Bima hingga saat ini tidak kunjung digubris. Padahal bukti-bukti hasil tes DNA menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan tidak sesuai dengan DNA orangtua.

“DPR jangan hanya duduk manis saja, pikirkan nasib rakyatnya yang membutuhkan pertolongan,” pintanya.

Orator lain Syamsudin menyampaikan, ada beberapa item tuntutan pihaknya yang harus dipenuhi terkait kasus dugaan tertukarnya bayi itu. Pertama, lembaga yang relevan harus bersikat kooparatif dan membantu menyelesaikan kasus tersebut.

Kemudian meminta agar Bupati Bima segera mencopot Dirut RSUD Bima, mendesak DPRD Kabupaten Bima segera membentuk Pansus agar mengklarifikasi masalah tersebut, meminta agar Polres Bima Kota secepatnya mengungkap kasus yang meresahkan itu dan meminta agar seluruh pegawai RSUD Bima tidak menghalangi proses penyelidikan.

“Jika tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka kami akan berbuat menurut kami benar,” ancamnya.

Sementara itu, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Bima, M. Nasir yang menemui massa aksi mengatakan, akan segera mungkin melaksanakan semua tuntutan massa aksi.

“Kami tengah bekerja untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi, beri kami sedikit waktu,” katanya.

*Noval

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *