Kabar Bima

Umar Minta Kepala Distamben tidak Politisasi Semua Urusan Birokrasi

241
×

Umar Minta Kepala Distamben tidak Politisasi Semua Urusan Birokrasi

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Konsultan PPID Kabupaten Bima Umar meminta kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) H. Hairuddin untuk tidak berpikir aneh soal pelaksanaan lomba PPID antar SKPD. Apalagi, menuding ada modus politik dibalik kegiatan tersebut. (Baca. Kepala Distamben Tuding PPID tidak Profesional)

Konsultan PPID Kabupaten Bima Umar. Foto: Bin
Konsultan PPID Kabupaten Bima Umar. Foto: Bin

Pernyataan Umar disampaikan menyusul adanya tudingan Kepala Distamben yang menilai PPID tidak profesional bekerja dan mencium aroma modus politik dibalik kegiatan tersebut. Padahal, pihaknya sudah bekerja keras, menggelar lomba tersebut untuk membantu kinerja birokrasi.

Umar Minta Kepala Distamben tidak Politisasi Semua Urusan Birokrasi - Kabar Harian Bima

Ia pun menyarankan cara berpikir Kepala Distamben itu harus dirubah. Karena sebagai seorang birokrasi murni, tidak boleh berpikir politik. Tapi jika ingin berpolitik, lebih baik masuk dan berkiprah di partai politik.

“Jangan sampai seluruh kegiatan birokrasi dipolitisasi. Padahal ini kegiatan yang menunjukan kinerja dan prestasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya,” ujar Umar, Rabu (27/10).

Kenapa lomba PPID antar SKPD tidak digelar pada bulan Desember, menurut Umar, itu hanya kekhawatiran secara politis H. Hairuddin. Tapi jika Kepala Distamben seorang birokrasi yang memiliki kemampuan dan kapasitas, tentu tidak akan menduga ada muatan politis dibalik kegiatan tersebut.

“Pertanyaan saya, siapa dari tim penilai PPID yang memiliki hubungan politik dengan sejumlah Kepala SKPD, buktikan dan tunjukan. Karena kita memang bekerja profesional,” tegasnya.

Umar bahkan meminta kepada siapapun yang ingin cek soal pelayanan publik di SKPD yang telah meraih juara, termasuk media. Bahwa sesungguhnya SKPD yang dipilih sebagai pemenang telah menerapkan pola pelayanan informasi dengan baik.

Dikes contohnya, data tentang pelayanan publik tercatat sejak PPID masuk di Kabupaten Bima. Begitu pun SKPD lain yang menjadi juara dua dan tiga, pola pelayanan PPID juga dikelola dengan sangat baik. Sementara SKPD yang tidak masuk kategori, memang belum mampu melaksanakan pelayanan informasi dengan maksimal.

Untuk itu, Umar berharap kepada Kepala Distamben Kabupaten Bima untuk tidak beranggapan buruk tentang kinerja PPID. Karena semua sudah dijalankan dengan baik dan profesional, tanpa muatan politik.

*Bin