PLTU Bonto Terlantar, Dewan Agendakan Panggil PLN dan Rekanan

Kota Bima, Kahaba.- Menindaklanjuti sorotan warga Kota Bima pada Reses Anggota Komisi III DPR RI Kurtubi soal kondisi PLTU Bonto yang sudah lebih dari lima tahun terlantar, Anggota DPRD Kota Bima akan segera memanggil PLN Bima dan rekanan. (Baca. Ada Mafia di PLTU Bonto, Anggota DPR RI Kaget)

PLTU Bonto Kota Bima. Foto: Dok. Kahaba

PLTU Bonto Kota Bima. Foto: Dok. Kahaba

Pemanggilan tersebut dirasa sangat penting, guna mendengar langsung penjelasan dari PLN dan rekanan, ada apa gerangan sehingga bangunan yang telah menghabiskan uang rakyat miliar itu ditelantarkan.

“Masalah PLTU Bonto ini sangat penting disikapi, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya kami secara kelembagaan sangat berterimakasih atas kehadiran pak Kurtubi,” ujar Anggota DPRD Kota Bima, Syamsurih, Selasa (8/11).

Duta Partai Amanat Nasional itu mengaku, dalam waktu dekat akan membahas ditingkat Komisi dan melayangkan surat pemanggilan kepada PLN dan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Sebab, perlu sikap konkrit yang harus ditunjukan oleh rekanan, sampai kapan proyek itu baru diselesaikan.

Sementara sambung Syamsurih, sejak awal didirikannya PLTU Bonto, pemerintah menjanjikan akan segera diselesaikan. Rakyat Bima dan Dompu akan segera menerima manfaatnya, dan tidak ada pemadaman bergilir.

“Janji itu sekarang dimana, buktinya bangunan itu terlantar. Warga yang menuding ada mafia pada lingkaran pembangunan PLTU Bonto itu bisa jadi benar,” sorotnya.

Menurut Syamsurih, masalah kelistrikan itu urgen. Pembangunan yang tidak rampung juga berdampak pada tidak adanya semangat investasi. Karena kebutuhan dan ketersediaan listrik juga menjadi indikator kseseriusan dari investor.

Untuk itu, saat pemanggilan dihadiri oleh PLN dan rekanan nanti tambahnya, pihaknya akan menindaklanjuti dengan mengajak untuk turun meninjau langsung kondisi PLTU Bonto.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *