Kabar Bima

STISIP Gelar FGD, Bahas Pencegahan Korupsi

218
×

STISIP Gelar FGD, Bahas Pencegahan Korupsi

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Menindaklanjuti program tim peneliti kampus STISIP Mbojo – Bima yang dibentuk Kementrian Riset dan Tekhnologi tahun 2016 dan 2017, STISIP Mbojo Bima menggelar kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Strategi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Pemerintah Kota Bima, di aula rapat kampus STISIP, Kamis (10/11).

FGD membahas pencegahan korupsi yang digelar STISIP Mbojo-Bima. Foto: Deno
FGD membahas pencegahan korupsi yang digelar STISIP Mbojo-Bima. Foto: Deno

Kegiatan tersebut dihadiri kepala Inspektor Kota Bima, sejumlah perwakilan Kepala SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa setempat, dan pekerja media.

STISIP Gelar FGD, Bahas Pencegahan Korupsi - Kabar Harian Bima

Ketua STISIP Mbojo Bima Gufran dalam sambutanya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan oleh tim peneliti dari STISIP yang merupakan bagian dari program peneliti untuk mendapatkan strategi dan metode yang tepat, dalam kerangka melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, khususnya di wilayah Pemerintah Kota Bima.

“Ada tiga orang yang menjadi tim peneliti di STISIP, saudara Irfan, Adi Argubi, dan Arif Sukirman. Dari kegiatan ini saya berharap, tim peneliti bisa mengambil sesuatu hal yang positif dari hasil diskusi dan masukan para peserta sebagai pelengkap penelitian tim dari STISIP,” harapnya.

Sementara itu, kepala Inspektorat Kota Bima H. Ramli Hakim menjelaskan, pencegahan terjadinya korupsi cukup dengan dua prinsip. Pertama yakni transparansi. Penggunaan anggaran tiap SKPD harus sesuai dengan kebutuhan, agar tidak ada temuan dari BPK. Pengelolaan juga harus dilakukan secara transparan.

Kemudian prinsip kedua, sambung Ramli, akuntabelitas laporan penggunaan anggaran secara resmi dan tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

“Selain itu, harus ada pengawasan internal tiap instansi dalam penggunaan anggaran. Dua prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas harus dikedepankan,” katanya.

*Deno