Kabar Bima

Jajaran Pemkab Bima Gelar Upacara Hari Pahlawan

229
×

Jajaran Pemkab Bima Gelar Upacara Hari Pahlawan

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Upacara peringaan Hari Pahlawan ke-71 tingkat kabupaten Bima Kamis (10/11) dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Bima. Wakil Bupati Bima H. Dahlan, M. Noer bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Wakil Bupati Bima menjadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan. Foto: Hum
Wakil Bupati Bima menjadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan. Foto: Hum

Upacara tersebut turut dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD Kabupaten Bima Murni Suciyanti, Pimpinan DPRD dan Anggota, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kettua TP. PKK Kabupaten Bima Ny. Rostiati Dahlan,  Para Pejabat teras dan Pimpinan BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, pimpinan ORMAS Kepemudaan dan  staf SKPD lingkup Pemkab Bima.

Jajaran Pemkab Bima Gelar Upacara Hari Pahlawan - Kabar Harian Bima

Wakil Bupati yang membacakan manat tertulis Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam rangka mencapai perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, patriotisme progresif harus mengembangkan ketahanan bangsa untuk bisa mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan,

“Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden HM. Yusuf Kalla hadir dengan menawarkan Visi transformatif  yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” ujarnya.

Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut, lanjut Wabup Dahlan, telah dirumuskan 9 agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut NAWA CITA yang  bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah yaitu ranah mental–kultural, ranah material (ekonomi) dan ranah politik.

“Pada ketiga ranah tersebut, pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif, berlandaskan prinsip–prinsip Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

Ketiga ranah pembangunan tersebut satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Perubahan mental–kultural memerlukan dukungan politik dan material berupa politik kebudayaan dan ekonomi budaya. Sebaliknya perubahan politik memerlukan dukungan budaya dan material berupa budaya demokrasi dan ekonomi politik. Begitupun perubahan material memerlukan dukungan budaya dan politik berupa budaya ekonomi dan politik ekonomi.

Oleh karena itu kata Wabup yang merilis amanat Mensos, gerakan revolusi mental diharapkan bisa mendorong gerakan hidup baru, dalam  bentuk  perombakan cara berfikir, cara kerja, cara hidup yang merintangi kemajuan dan peningkatan dan pembangunan cara berfikir, cara kerja dan cara hidup yang baik.

“Singkat kata, gerakan hidup baru adalah gerakan revolusi mental untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali, berjiwa api yang menyala–nyala” paparnya.

*Bin/Hum