Pandangan Fraksi PAN, Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Bima Belum Efektif

Kota Bima, Kahaba.- Muncul kritik dan sorotan yang disampaikan Fraksi PAN pada rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bima terhadap Raperda APBD Kota Bima tahun anggaran 2017, Jumat (11/11).

H. Agus Wirawan mewakili Fraksi PAN saat menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD 2017. Foto: Dok. Humas DPRD Kota Bima

H. Agus Wirawan mewakili Fraksi PAN saat menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD 2017. Foto: Dok. Humas DPRD Kota Bima

Melalui Hal juru bicaranya H. Agus Wirawan, Fraksi PAN menyorot terkait pembangunan Tugu di wilayah batas kota, dinilai bahwa sistem perencanaan pembangunan Kota Bima belum dapat dilaksanakan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran.

Terkait hal tersebut, Fraksi PAN meminta ke pihak Ekesekutif agar dalam penetapan alokasi anggaran untuk masing-masing SKPD pada APBD tahun anggaran 2017, tetap memperhatikan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat sasaran.

“Jika itu bisa dilakukan maka akan berdampak pada penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurut Agus, pembahasan dan penetapan APBD Kota Bima tahun 2017 memiliki nilai sangat strategis, karena bertepatan dengan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kota Bima tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.

Untuk itu, fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kota Bima agar dalam melakukan perencanaan pembangunan dapat melibatkan semua komponen masyarakat Kota Bima, untuk mendapatkan usul dan saran terutama bagi kegiatan–kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan seni dan budaya masyarakat Kota Bima. Sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Kota Bima.

Menjawab sorotan tersebut, Plt. Sekda Kota Bima, Muhtar Landa yang mewakili Pemerintah Kota Bima saat diwawancarai usai Paripurna mengatakan, semua catatan dan masukan fraksi akan disampaikan kepada Kepala Daerah. Pada paripurna selanjutnya, penjelasan terkait hal itu akan disampaikan dihadapan Anggota Dewan.

“Intinya semua catatan dan masukan itu tetap menjadi perhatian serta akan ditanggapi pada paripurna selanjutnya,” jelas Muhtar Landa sambil berlalu.

*Ady    

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *