Tangani Konflik Sosial, Pemerintah Dinilai Belum Peka

Kota Bima, Kahaba.- Konflik sosial dan isu-isu keamanan di daerah Bima masih menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah daerah. Hal terjadi karena pemerintah dinilai belum peka dan sensitif dalam menangani akar konflik di masyarakat. Bahkan cenderung terjebak pada aspek normatif.

Akademisi STKIP Bima, Alfi Syahri. Foto: Ady

Akademisi STKIP Bima, Alfi Syahri. Foto: Ady

Pandangan ini disampaikan Akademisi STKIP Bima, Alfi Syahri saat kegiatan Sarasehan Tokoh Lintas Aktor Damai Dana Mbojo yang digelar Rumah Cita Bima di Aula SMKN 3 Kota Bima, Sabtu (12/11) siang.

Alfi melihat, selama ini belum ada kerangka makro yang dirumuskan pemerintah secara lebih tehnis dan lebih operasional. Biasanya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan sosial maupun konflik cenderung bertumpu pada aspek normatif.

Pemerintah menurutnya, perlu mendorong pendekatan yang lebih memanusiakan dengan melihat kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi penyebab kesenjangan masyarakat selama ini. Terutama yang berpotensi sebagai pintu masuk orang untuk bersikap radikal atau agresif.

Karena kata Alfi, bisa jadi penyebab seseorang bersikap radikal bukan semata karena isu agama. Konflik sosial di masyarakat bisa saja terjadi karena pemerintah gagal membangun komunikasi yang bersifat partisipatif di masyarakat. Pemerintah juga cenderung tidak peka dan sensitif melihat gejala yang terjadi di masyarakat.

“Padahal, kekerasan itu bisa saja tumbuh karena faktor kemiskinan, kebijakan pemerintah yang tidak egaliter dan tidak adil. Karena itu, pemerintah harusnya mendorong tumbuhnya kemitraan dengan masyarakat secara lebih partisipatif,” tuturnya.

Bahkan Ia berpandangan, sebagian dari kebijakan pemerintah turut serta memprovokasi sikap kritis masyarakat. Serta ruang sosial yang tidak diisi kepentingan pemerintah turut membentuk karakter masyarakat untuk menjadi agresif dan militan.

Masyarakat seolah tidak melihat hadirnya otoritas pemerintah, terutama dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat. Faktor lainnya, bisa disebabkan karena ruang ekspresi anak muda kehilangan tempatnya lantaran pemerintah cenderung mendorong pembangunan pada aspek fisik. Tetapi mengabaikan aspek spiritual, kebudayaan dan pemanfaatan optimal sumber daya masyarakat.

Sementara menurutnya, Bima memiliki potensi demografi yang luar biasa besar. Tetapi pemerintah belum mampu merumuskan kebijakan untuk menyerap potensi tersebut. Alfi mencontohkan, masih banyak kalangan sarjana terdidik kehilangan momentum karena tidak dibukakan ruang. Sehingga tidak bisa mengisi kompetensi yang mereka miliki.

Untuk itu, Ia menilai Bima damai yang diangkat dalam sarasehan memberikan pesan sangat luas. Serta memberikan informasi kepada setiap orang maupun stakeholder bahwa harus ada upaya-upaya yang lebih intensif dan sistematis untuk mendorong tumbuhnya solidaritas sosial yang baik.

“Supaya toleransi tidak hanya menjadi wacana, tetapi toleransi, sikap inklusif menjadi bagian dari cara hidup. Serta menjadi pilihan untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan sosial,” tandasnya.

*Ady

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *