Fraksi Sorot Capaian PAD Kota Bima yang Jauh dari Harapan

Kota Bima, Kahaba.- Sejumlah Fraksi DPRD Kota Bima menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing SKPD masih belum optimal dan jauh dari harapan. Itu disebabkan karena penetapan target Tim Anggaran Pemerintah Daerah, tidak memperhitungkan potensi ril yang ada.

Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan (Tengah) saat pimpin Paripurna. Foto: Dok. Humas DPRD Kota Bima

Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan (Tengah) saat pimpin Paripurna. Foto: Dok. Humas DPRD Kota Bima

Pernyataan itu disampaikan saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi tentang Raperda APBD Tahun 2017, beberapa waktu lalu.

Seperti Fraksi Partai Gerindra, Sudirman DJ yang ditunjuk sebagai juru bicara mengatakan, terkait dengan RAPBD Kota Bima tahun anggaran 2017, maka Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa dalam penentuan target PAD pada masing-masing SKPD masih belum maksimal.

Melihat kondisi tersebut, maka akan sulit bagi Pemerintah Kota Bima untuk dapat merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan, karena target yang dibebankan kepada SKPD tidak sesuai dengan kondisi ril  yang ada.

“Untuk itu Fraksi Partai Gerindra mengharapkan agar untuk masa-masa yang akan datang  penetapan target PAD untuk masing-masing SKPD harus disesuaikan dengan potensi ril,” harapnya.

Kemudian dari Fraksi Kebangkitan Nasional, Nazamuddin yang menyampaikan pandangan Fraksi menilai penerimaan yang bersumber dari PAD sampai saat ini, kontribusinya masih jauh dari harapan. Karena dari total PAD yang tertuang dalam APBD Kota Bima tahun anggaran 2017 sebesar Rp 30,347 Miliar lebih, kontribusinya baru sebesar 3,92 persen dari total pendapatan daerah.

Sementara menurut Fraksi PDIP, Taufikurrahman berpandangan, dalam capaian target PAD pemerintah harus betul-betul memperhatikan potensi ril yang ada pada masing-masing SKPD. Sehingga pencapaiannya bisa dapat dioptimalkan.

“Tahun anggaran 2017 ini PAD Kota Bima menurun. Maka kami minta kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan lagi target PAD yang di maksud. Sehingga tetap berimplikasi terhadap peningkatan belanja daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bima secara menyeluruh,” sarannya.

Lalu Fraksi Demokrasi Berkeadilan yang disampaikan H. Armansyah mengatakan, PAD merupakan salah satu komponen dalam struktur APBD, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya. Kemampuan PAD sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah.

Dijelaskannya, pengelolaan PAD menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan di daerah. Mengingat terbatasnya sumber pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan daerah atas penerimaan dari pemerintah atasan. Ketersediaan anggaran daerah melalui kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu Pemerintah Kota Bima harus terus berupaya untuk dapat mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD melalui optimalisasi target PAD dengan melakukan ekstensifikasi dan intesifikasi sumber-sumber PAD, serta mendorong kesadaran seluruh komponen masyarakat agar taat membayar pajak dan retribusi,” paparnya.

Pelaksana Tugas Sekda Kota Bima, Muhtar Landa yang mewakili Walikota Bima saat dimintai tanggapan usai paripurna mengaku semua catatan dan masukan fraksi akan disampaikan kepada Kepala Daerah. Pada paripurna selanjutnya, penjelasan terkait hal itu akan disampaikan dihadapan Anggota Dewan.

“Intinya semua catatan dan masukan itu tetap menjadi perhatian serta akan ditanggapi pada paripurna selanjutnya,” jelas Muhtar Landa.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *