Masjid Terapung Ditolak Komisi III, Pemerintah tak Bisa Beri Penjelasan

Kota Bima, Kahaba.- Dari sejumlah SKPD terkait yang dimintai keterangan tentang penolakan Komisi III DPRD Kota Bima tentang rencana pembangunan Masjid Terapung di Amahami, tak ada yang bisa memberi penjelasan. Bahkan beberapa diantaranya saling lempar pernyataan.

Desain Masjid Terapung Amahami. Foto: Hum

Desain Masjid Terapung Amahami. Foto:

Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Komisi III menemukan sejumlah kejanggalan pada saat klinis Komisi Rencana APBD tahun 2017. Pada nomenklaturnya tertera pengajuan Rumah Adat, sementara penjabaran Rencana APBD yakni Masjid Terapung. (Baca. Klinis APBD 2017, Komisi III Tolak Masjid Terapung Amahami)

Kemudian, dasar penolakan rencana itu oleh Komisi III, karena pengalokasian anggaran untuk pembangunan tidak bersumber dari belanja hibah atau menggunakan belanja modal.

Saat media ini mendatangi Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Pertambangan Kota Bima Suhardin, enggan memberikan penjabaran. Kemudian menyarankan untuk menemui atasannya, Dinas PU dan Pertambangan Kota Bima atau sekaligus Sekda Kota Bima dan Kepala Bappeda.

“Itu terlalu tekhnis untuk saya jawab. Mungkin Pak Kepala PU, Plt. Sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” sarannya, Kamis (24/11).

Sementara Plt. Sekda Kota Bima Mukhtar Landa dan Kepala Bappeda Kota Bima Zainuddin yang tengah bersama di Kantor DPRD Kota Bima, saat dimintai penjelasan adanya dasar penolakan Komisi III juga tidak bisa menjelaskan.

Seperti Muhtar Landa, ia hanya menjawab tidak begitu paham dengan masalah tersebut dan meminta kepada media ini untuk menunggu hasil pembahasan APBD tahun 2017 oleh Banggar dan TAPD.

“Kita sekarang lagi mau membahas masalah APBD 2017. Jadi saya belum bisa memberikan komentar,” katanya.

Pun demikian dari Zainuddin, selaku kepala Dinas yang memiliki fungsi dan tugas merencanakan menyusun, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, tidak bisa menjelaskan masala tersebut.

“Saya juga belum bisa jelaskan, kita tunggu dinamika rapat Banggar APBD tahun 2017,” sarannya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. bapak pemerintah yang berkuasa…. tidak perlu dipaksakan untuk masjid terapung…. klo mau buat icon kota bangun kota dengan baik pasti akan menjadi icon di hati masyarakat selama anda mejabat… apa sehh yg dikenang dalam anda memimpin kota selama ini… noli aja bisa kita lihat pendidikan yang dia bangun… terus anda apa???? apa masjid terapung sebagai icon kota…….klo mau pariwisata ya rehab pantai lawata kelola dengan baik… dengan uang itu mngkn akan bermanfaat……klo meninggal seperti gajah biar ada gading yang dipandang selama anda berkuasa… tinggal sekalah lg belum ada yang ada di kenang di hati masyarakat..

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *