Lurah Jatiwangi Akui Tower di BTN Gindi Belum Ada Izin

Kota Bima, Kahaba.- Warga RT 12 RW 05 di BTN Asri Gindi Kelurahan Jatiwangi menolak pembangunan Tower. Penolakan itu bukan tanpa dasar, sebab hingga saat ini pembangunan menara komunikasi itu tidak mengantongi izin. (Baca. Warga BTN Gindi Tolak Pembangunan Tower)

Lurah Jatiwangi Muhammad saat diwawancara Kahaba.net. Foto: Bin

Lurah Jatiwangi Muhammad saat diwawancara Kahaba.net. Foto: Dok. Kahaba

Lurah Jatiwangi Muhammad juga mengakui itu. Dia mengungkapkan, pembangunan tower tersebut sama sekali tidak memiliki izin. Warga dilingkungan sekitar juga banyak yang menolak kehadiran toer dimaksud. Bahkan saat pihaknya  meminta kepada pelaksana proyek menunjukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak mampu ditunjukan.

 “Sampai hari ini tidak ada izin pembangunan tower. Saya juga tidak akan memberikan izin selama warga saya menolak. Makanya dalam waktu dekat saya akan keluarkan surat teguran untuk memberhentikan pembangunannya,” tegas Muhammad, Jum’at (25/11) kepada Kahaba.

Diakui Muhammad, pihaknya didatangi pelaksana pembangunan tower untuk meminta bantuan sosialisasi ke warga. Setelah sosialisasi selama dua kali, hasilnya 80 persen warga di RT 12 menolak pembangunan tower. Alasannya, warga khawatir adanya radiasi dan hal buruk lain yang akan menimpa warga.

Sebelum itu, sambungnya, pihak kelurahan bersama Babinkantibmas dan Polsek setempat telah mengusir truk yang membawa material untuk pembangunan tower. Entah kenapa pihak pelaksana masih ngotot melanjutkan pembangunannya.

Persoalan ini akan akan ditindaklanjuti serius. Karena kenyamanan warga harus diutamakan, daripada mengutamakan kepentingan pembangunan tower.

“Yang jelas kami sudah menegur dan malah mengusir truk mengangkut material, hanya saja pelaksana pembanguna tower itu yang paksa diri,” sesalnya.

*Kahaba-05

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. disini perlu di perhatikan pegawai tatakota….. klo menihat kasus ini apabila tidak ada ijin dari lurah kok bisa keluar ijin IMB….. klo ini benar…. harusnya polisi dapat menjadi bahan penyidik sebagai bahan masuknya untuk periksa dinas tatakota…. karena selama ini dinas ini selalu jadi masalah….. apakah dinas juga memasulkan tanda tng lurah sebagai bahan keluar IMB….. patut di telurusi klo dinas tata kota selalu bermasalah semala ini…..ini semua korupsi berjamaah dinas tata kota klo seperti anehhh lurah aja tidak pernah memberikan ijin…………….. konyol

  2. berapa uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli ijin…. udah di tolak tapi tetap bangun juga…. dinas tata kota????????????????? masukin aja sebagai agenda utama selama ini pengelolaan ijin yang ada di dinas tata kota selalu bermasalah????? orangnya atau sistemnya yang salah>??????????????????? atau berjamah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *