Kritik Pawang Soal Hasil Kerja Banggar Dinilai Salah Kamar

Kota Bima, Kahaba.-  Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima Dedy Mawardi menyesalkan munculnya komentar Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan (Pawang) yang mengaku kecewa karena lolosnya anggaran untuk pembangunan Masjid Terapung Amahami saat pembahasan di Banggar. (Baca. Anggaran Masjid Terapung Disepakati Rp 12 M, Komisi III Kecewa)

Anggota DPRD Kota Bima Dedy Mawardi. Foto: Bin

Anggota DPRD Kota Bima Dedy Mawardi. Foto: Bin

Menurut Dedy, namanya dan Selvi selaku anggota Komisi III yang disebut Pawang tidak bisa berbuat banyak saat dinamika Banggar, salah alamat. Sebab, mereka berdua berada di Banggar bukan mewakili Komisi III, tetapi mewakili Fraksi.

“Komentar Pawang itu salah kamar. Kami di Banggar itu mewakili Fraksi, bukan mewakili Komisi. Jadi salah jika Ketua Komisi III menyorot kinerja kami di Banggar,” sesalnya kepada Kahaba, Rabu (30/11) sore.

Seharusnya, kata duta Partai Hanura itu, Ketua Komisi III menanyakan kinerja dua anggota Fraksi Golkar yang masuk dalam Banggar. Apa yang sudah dilakukan Fraksi Golkar saat Banggar. Karena dinamika yang terjadi saat Banggar, menjadi tanggungjawan Fraksi, bukan Komisi.

“Pawang jangan sorot kinerja kami yang bukan anggota Fraksi Golkar. Tapi sorot kinerja anggota fraksinya, yang menyetujui pembangunan Masjid Terapung. Karena Pawang itu Ketua Fraksi Golkar. Bentuk kekecewaannya mestinya disampaikan ke anggota fraksi Golkar,” tegas Dedy.

Ia menjelaskan, saat klinis Komisi tentang Masjid Terapung Amahami, Ketua Komisi III tidak hadir. Selaku anggota Komisi III, pihaknya mempertanyakan semua keberadaan Masjid Terapung. Namun waktu itu, jajaran Dinas terkait tidak mampu menjelaskan secara detail.

Karena Dinas tidak mampu memberikan penjelasan, maka pihaknya berkesimpulan menolak penganggaran pembangunan itu. Penolakan tersebut pun disampaikan kepada Ketua Komisi III. Hanya saja, ditegaskannya, penolakan Komisi III itu untuk disampaikan kepada Paripurna, bukan keputusan.

“Penolakan itu bukan sebuah keputusan, melainkan penyampaikan sebagai bahan pertimbangan di Badan Anggaran menyampaikan lewat Paripurna. Inilah kekecewaan saya terhadap Ketua Komisi III. Saya menganggap Ketua Komisi III tidak mengerti kode etik,” tudingnya.

Kemudian saat pembahasan Banggar, sambung Dedy, dirinya juga mempertanyakan penganggaran Masjid Terapung sesuai dengan hasil klinis Komisi. Pada saat itu, oleh TAPD menyampaikan dan menjelaskan semua regulasi. Akhirnya disetujui sebanyak Rp 12,5 Miliar, dari dana awal sebesar Rp 20 Miliar.

“Artinya, disini ada usaha kami di Banggar dari pengajuan awal Rp 20 Miliar, akhirnya dirasionalisasikan sebesar Rp 12,5 Miliar,” tuturnya.

Dedy menambahkan, proses perencanaan ini merupakan satu kesatuan dari desain UKI Petra Surabaya. Mulai dari Batas Kota sampai Amahami, termasuk didalamnya adalah Masjid Terapung. Itu dituangkan dalam satu kode rekening.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. 1 DPRD beda 1 DPRD beda… padahal 1 komisi……. ini contoh klo wakil rakyat kita aja beda2 pendapat mana yg benar atau salah masyarakat jadi korban….klo pny otak dan akal sehhhh harusnya menolak itu masjid terapung….. aku malah setuju dengan saudara pawang ini DPRD agak benar… mas dedy ibartanya rumah itu walaupun lain kamar g usah di ributkan….. yang utama anda setuju di banggar klo itu masjid di ketok 1,2M…. klo anda bilang tidak anda g usah bnyk bicara lngs keluar dan bilang ke media klo anda menolak… itu baru contoh DPRD yg prorakyat…….. ini malah anda saling menyalahkan……… itu masjid klo di bngn dikawasan amahami tidak jauh seperti kita bng masjid di tempat lokalisasi…. tidak perlu kita sembunyi lihat kondom berserakan di pinggir jalan aja orang bisa berzina apa lg di jkasih tempat…… namax orang berzina g mau tau itu masjid atau hotel……

  2. mas dedy g usah bicara satu kode rekening mas….. semua kegiatan bisa di tolak mau satu atau 1000 kode rekening…. ini kegiatan ya bisa di pilah mas……… baca dulu aturan apa ada aturan yang mengatur klo 1 kode rekening semua paket di dalamnya di akomodasi……………….. perasaan saya baru dengar….. ini saya ibaratkan….. kita bangun rumah RAB kita 3 kamar… tp kita hny mampu bng 2 kamar terus klo kita bgn 3 kamar rumah kita pasti runtuh…… apa kita harus paksa 3 kamar????? mas dedy saya ibaratkan…. apalg anda dapil II…. anda memilih rehap rumah2 miskin atau memperbaikin sarana di dapil II yang begitu kumuh atau anda pilih bgn masjid terapung yang tidak ada artix….?????? apa arti dan fungsi masjid terapung???? atau mas dedy g lihat di ulet jaya ada musholah,,, masjid dara,,,,, apa terisi penuh waktu sholat….. coba anda sekali2 lah sholat di sekitar itu hitung2 amal ibadah lihat kondisi lapangan baru anda ambil kesimpulan……… kasihan sehhhh ini mas dedy klo harus diajar cara berpikir padahal anda itu DPRD loh mas

  3. mas dedy…. klo boleh tny nhhhh masjid terapung itu masuk belanja apa???? modal, jasa atau apa?????/ ya itu hanya bisa di hibahkan………….. klo buat masjid… klo hibah harus ada barangnya dulu mas dedy…… mudahan belanja modal ha……………….. ada belanja modal masjid ha………………………… ini baru terjadi sehhh seinggat saya ya sebagai masyarakat awam……………… ini mas dedy pasti jadi tumbal……. suruh ketua DPRD yang berbicara dia pasti tau APBD krn 3 periode… jng anda yang berbicara kasihan nanti jadi tumbal…………………………………………………………………………….. ha……………………………………………………………………… apa klo tidak ada masjid terapung semua masyarakat yang ada di amahami tidak bisa sholat… padahal di situ 3 musholah yang ada,,, ulet jaya, belakang kodim dan pom bensin itu aja kosong……. atau suruh buat PERDA WALIKOTA klo semua pejabat wajib sholat di masjid terapung pasti ramai ha………………………..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *