Kabupaten Bima, Kahaba.- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah angkat bicara soal mutasi besar-besaran di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Dari hasil pengamatannya, kebijakan mutasi dan rotasi Kepala Daerah dinilai masih dalam konteks yang wajar dan sesuai aturan.
“Sejauh pengamatan kami, mutasi dan rotasi kemarin masih dalam konteks yang wajar tidak ada nuansa politik balas dendam,” kata Nukrah kepada Kahaba.net, Senin (9/1) pagi.
Menurut Nukrah, mutasi dan rotasi bukan hanya keinginan Kepala Daerah, tetapi merupakan tuntutan aturan baru untuk menyesuaikan dengan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Apalagi kata dia, hingga kini ASN belum ada yang menerima gaji sebelum pengukuhan tersebut selesai dilakukan. Sehingga mau tidak mau eksekutif harus segera menggelar agenda tersebut.
“Secara lisan Pak Wakil Bupati Bima sudah menyampaikan kepada kami bahwa mutasi ini dalam rangka kebutuhan kelembagaan eksekutif,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.
Disisi lain pihaknya di DPRD berharap pada eksekutif untuk menempatkan orang-orang yang kredibel, profesional dan paham bidang tugasnya. Sehingga Bima Ramah yang menjadi cita-cita besar bisa tercapai.
*Kahaba-03
