Kabar Bima

Eksekutif dan Legislatif Gelar Rapat Konsultasi 

248
×

Eksekutif dan Legislatif Gelar Rapat Konsultasi 

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kabupaten Bima bersama jajaran eksekutif yang dipimpin langsung Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menggelar pertemuan dan rapat konsultasi di ruang rapat utama DPRD setempat, Kamis (19/1).

Eksekutif dan Legislatif Gelar Rapat Konsultasi  - Kabar Harian Bima
Kantor DPRD Kabupaten Bima

Bupati Bima didampingi Sekretaris Daerah,  Asisten, Sekwan, Kepala BPPKAD, Kepala BPBD, Kadis Dikbudpora, Kadis PU, Kadis Pemukiman, Kepala Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Umum, OPA dan Bagian AP.

Eksekutif dan Legislatif Gelar Rapat Konsultasi  - Kabar Harian Bima

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Armin Farid mengatakan, konsultasi tersebut membahas beberapa agenda. Termasuk rencana pembangunan kantor DPRD di ibu kota Kabupaten Bima.

“Konsultasi itu juga membahas penyesuaian jam kerja DPRD dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja dan peraturan Bupati tentang perjalanan dinas serta penanganan bencana,” sebutnya.

Mengutip pernyataan Bupati Bima, Armin mengaku pertemuan ini penting untuk merumuskan bersama tentang penanganan bencana. Karena harus disadari, bahwa terjadinya banjir yang melanda kota Bima juga karena sumber air dari wilayah Kabupaten Bima.

Tidak hanya itu, pertemuan itu membahas kegiatan pemerintah Kabupaten Bima yang masih banyak berada di wilayah Kota Bima. Apalagi pasca banjir, kondisi sejumlah kantor belum bisa memberikan pelayanan secara optimal.

“Selain bangunan untuk sekretariat daerah di lokasi kantor baru, juga telah berdiri 8 SKPD yang diupayakan secepat mungkin untuk ditempati dan sekarang masih menunggu kesiapan dari PLN untuk menyimpan daya listrik, mengingat kebutuhan listrik ini penting bagi keberlanjutan kinerja SKPD,” ujarnya.

Dia menambahkan, Dinas yang lebih dulu akan menempati kantor di wilayah kabupaten, yakni Dikpora, BPBD, Catatan Sipil, Perhubungan BPKAD, Perumahan dan pemukiman dan Pol. PP.

“Tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang bisa dilaksanakan di wilayah kabupaten sangat besar. Ini akan menjawab pertanyaan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk legislatif,” tambahnya.

*Kahaba-02