Kunjungi Kota Bima, DPR RI Bantu Alokasi Dana Rehab Pasca Banjir

Kota Bima, Kahaba.- Anggota Komisi V DPR Republik Indonesia datang meninjau penanganan banjir Kota Bima. Tim yang diketuai oleh Fary Djemy Francis datang bersama lima orang anggota, masing – masing H. Moh. Nizar Zahro, Umar Arsal, Syahrulan Pua Sawa, Mahfudz Abdurrahman, dan H. Musa Zainuddin.

Anggota Komisi V DPR RI saat menggelar rapat dengan jajaran Pemkot Bima. Foto: Hum

Tiba di Kota Bima, Rombongan Komisi V DPR RI kemudian langsung melakukan peninjauan lapangan ke Jembatan Kodo, Kelurahan Rabadompu Timur dan Jembatan Raba Salo Kelurahan Penatoi. Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Bima kemudian digelar Kamis malam (19/1) di ruang rapat Walikota, dipimpin oleh Plt Sekda Kota Bima Muhtar Landa.

Selain jajaran Pemerintah Kota Bima, hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Pudji Hartanto Iskandar, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR Agus Suprapto Kusmulyono, , Kepala Basarnas Wayan Suwardhana, Kepala BMKG Andi Eka Sakya, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Asdin Julaidy.

Fary Djemy Francis, tujuan kedatangan Komisi V DPR RI adalah untuk meninjau insfrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir, meninjau tindakan penanganan dalam masa tanggap darurat serta memastikan para mitra yang merupakan stakeholder kebencanaan melaksanakan fungsinya masing-masing.

“Itulah sebabnya kami mengajak perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Balai Wilayah Sungai, BMKG serta Basarnas dalam kunjungan kerja ini. Kami mengharapkan bisa mendapatkan gambaran yang jelas dari para stakeholder tentang kondisi aktual dan upaya penanganan,” katanya melalui siaran pers yang disampaikan Plt. Kabag Humas dan Protokol Syahrial Nuryaddin.

Komisi V DPR RI mengapresiasi sinergi antara BMKG dan Basarnas dengan unsur penanggulangan bencana dari Pemerintah Daerah pada saat kejadian bencana. Khususnya dalam penerapan early warning system atau sistem peringatan dini serta evakuasi korban sehingga korban jiwa bisa dihindarkan.

Kemudian mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, menurut Plt. Kabag Humas dan Protokol Syahrial Nuryaddin, Komisi V DPR RI akan mempelajari rencana aksi rehab rekon yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bima dan akan membantu dalam pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat.

“Khususnya menyangkut perbaikan infrastruktur antara lain Jembatan Padolo I dan II, Jembatan Raba Salo, Jembatan Kodo, serta program normalisasi sungai yang akan diawali oleh relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai,” ujarnya.

*Kahaba-01/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *