Kabar Bima

Bupati Hadiri Pengukuhan Kepala Sekolah se-Kabupaten Bima

250
×

Bupati Hadiri Pengukuhan Kepala Sekolah se-Kabupaten Bima

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menghadiri pengukuhan pejabat fungsional Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB se-Kabupaten Bima, Selasa (31/1) di Gedung Istana Sakinah Kecamatan Bolo.

Bupati Hadiri Pengukuhan Kepala Sekolah se-Kabupaten Bima - Kabar Harian Bima
Para kepala sekolah yang dikukuhkan. Foto: Hum

Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB HM. Suruji beserta jajarannya, Kapolres Bima, Kepala Dikpora Kabupaten Bima beserta jajarannya, Camat Bolo serta para kepala sekolah.

Bupati Hadiri Pengukuhan Kepala Sekolah se-Kabupaten Bima - Kabar Harian Bima

Bupati Bima menyampaikan setelah pengukunan, kedepan para kepala sekolah dapat mengemban amanah dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya di dunia pendidikan. Selain itu, juga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Agar para siswa – siswi dapat menerima mata pelajaran guna melanjutkan studinya yang lebih tinggi.

“Kepala sekolah juga harus dapat memberi contoh yang baik kepada para guru,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Armin Farid.

Bupati mengharapkan kepada para kepala sekolah yang baru saja dikukuhkan agar untuk sesegera mungkin melakukan perencanaan untuk memajukan mutu pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB HM. Suruji menyebutkan, jumlah  kepala sekolah yang dikukuhkan sebanyak 39 orang, berasal dari tingkat SMA, SMK dan SLB.

Ia berharap para kepala sekolah yang telah dikukuhkan kedepan dapat menjalankan tugas dengan baik dan memajukan sekolah dan mutu pendidikan.

Lebih lanjut saruji menyampaikan peralihan tanggungjawab ke Pemerintah Provinsi tidak menghapus segala tugas dan fungsi pemerinah daerah, mesti tanggungjawab dialihkan bukan berarti tugas mengawasi juga hilang.

Karena sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peralihan tanggungjawab tersebut untuk proporsional tanggungjawab. Sebelumnya Provinsi hanya sebagai penonton dalam pengelolaan pendidikan,karena hanya pusat dan daerah yang memiliki hak mengelola.

“Dengan pengukuhan ini kami ingin menghimpun informasi apapun agar kedepan dapat menajdi referensi dan catatan bersama,” imbuhnya.

*Kahaba-01/Hum