Penyaluran Dana KIP Salah Sasaran, Alwi: yang Data itu PKH dan BPS

Kota Bima, Kahaba.- Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) disejumlah sekolah, acapkali menimbulkan persoalan. Bukan saja soal pemotongan dana, tapi sasaran penyaluran yang dinilai diskriminasi.

Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H. Alwi Yasin. Foto: Bin

Dibeberapa sekolah, protes warga miskin yang tidak dapat bagian kerapkali muncul. Mereka yang mestinya menerima manfaat program tersebut harus gigit jari. Pasalnya, tidak sedikit siswa dari golongan berada malah dapat uang dari program siswa miskin tersebut.

Lantas bagaimana penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima H. Alwi Yasin soal sumber data siswa yang mendapatkan dana KIP tersebut?

Kepada media Alwi memaparkan, data siswa penerima dana KIP itu bukan bersumber dari sekolah, tapi data hasil survei dan pendataan dari Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPS.

“Yang tahu miskin dan kayanya siswa bukan sekolah, Dinas Dikbud juga tidak berhak menentukan siswa miskin dan kaya. Yang tahu itu semua, PKH dan BPS,” sebutnya, beberapa hari lalu.

Dijelaskannya, data penerima manfaat KIP itu sesungguhnya dari masyarakat. Sementara yang memiliki masyarakat itu kelurahan. Kemudian yang berkoordinasi dengan Kelurahan untuk memperoleh data itu yakni PKH dan BPS.

“Itu sudah dibahas secara nasional, saat rembuk nasional beberapa hari kemarin. PKH dan BPS yang punya data itu, bukan sekolah apalagi Dinas Dikbud,” tegasnya.

Karena hasil pendataan PKH dan BPS banyak yang salah sasaran, maka pada tahun 2017 akan dilakukan pendataan ulang dan dituntaskan. Pada tahun ini, pengusulan dilakukan oleh sekolah, kemudian sekolah yang verifikasi.

“Nanti datanya berbasis sekolah, biar tidak ada kesalahan. Ini sudah disepakati saat pembahasan ditingkat nasional beberapa hari kemarin,” katanya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *