Kabupaten Bima, Kahaba.- Saat memberikan arahan pada apel gabungan, Senin (6/2), Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri juga membahas soal pemberantasan pungutan liar (Pungli) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Setelah dirinya mengeluarkan SK tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 19 Januari 2017. Dirinya meminta kepada ASN untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima dan mengedepankan prinsip, cepat, efektif, dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Saya ingatkan kepada SKPD yang berkaitan dengan pelayanan jangan main main dengan pungli,” tegasnya.
Selain itu, dirinya meminta kepada para pimpinan SKPD untuk membuat buku saku program untuk menyelaraskan data dan program untuk diketahui oleh masyarakat. Buku saku program dibutuhkan oleh kepala daerah sebagai bahan koordinasi dengan pihak kementerian atau jajaran terkait, dalam rangka mendapatkan dukungan pendanaan untuk terus mendukung program di SKPD terkait.
“Buku saku merupakan salah satu bentuk sosialisasi program dan transparansi dalam menjalankan program-program pembangunan untuk kesejarhteraan masyarakat. Di dalam buku saku tersebut akan tertera dengan jelas jenis jenis porgram dan kegiatan masing masing SKPD berikut peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program,” paparnya.
*Kahaba-01/Hum
