Kota Bima, Kahaba.- Persiapan Pemilihan Gubernur Propinsi NTB rencananya akan dimulai Juni 2017 bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah di tiga kota dan kabupaten. Kemudian Juni hingga Desember 2017 sudah dilaksanakan FGD dan penyusunan relugasi tahapan, rakor maupun sosialisasi.
Demikian dijelaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTB, Lalu Aksar Anshori saat dihubungi kahaba.net, kemarin.
Aksar menjelaskan, persiapan lainnya yakni pada September 2017 sudah dimulai seleksi PPK dan PPS. Nantinya para personil KPU tingkat bawah ini akan dilantik pada akhir November 2017.
“Desember sudah mulai pengumuman dan penyerahan dukungan paslon perseorangan (independen),” jelas Aksar melalui telepon seluler.
Kabupaten dan kota di NTB yang melaksanakan Pilkada terangnya, sudah menyampaikan DPT terakhir. Jumlah TPS disepakati dengan KPU Provinsi NTB dan tidak ada penambahan dari Pilkada 2015.
“Saat ini, tiga kabupaten dan kota sedang melaksanakan pemutakhiran pemilih (mutarlih) berkelanjutan,” ujarnya.
Hasil mutarlih berkelanjutan tersebut akan meringankan tugas pantarlih sehingga saat coklit akan lebih fokus ke masalah-masalah yang belum teratasi seperti meninggal, mutasi penduduk, belum terdaftar tapi sudah punya KTP dan sudah ada di DPT terakhir tapi belum lengkap identitasnya.
Sementara terkait anggaran Pilgub jelas Aksar, 7 kabupaten atau kota termasuk Kabupaten Bima memang pos anggarannya di APBD Propinsi NTB. Untuk 3 kabupaten atau kota akan ada shearing dan masih pembahasan di TAPD Pemprov NTB. Diharapkannya dari usulan KPU NTB sebesar Rp 243,6 miliar akan ada penghematan setelah shearing dengan 3 kabupaten atau kota (Kota Bima, Lotim dan Lobar).
Semua kebutuhan 7 kabupaten atau kota akan kami anggarkan seperti pokja tahapan, logistik (pengadaan dan distribusi), honor (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih dan Linmas), Bimtek, kegiatan, rakoor dan sebagainya. Sedangkan untuk honor penyelenggara KPU Propinsi dan KPU Kabupaten atau kota dihapus dan hanya untuk penyelenggara ad hoc.
“Anggaran untuk KPU Propinsi dan kabupaten atau kota tersebut berkaitan dengan jumlah kecamatan (PPK), desa atau kelurahan (PPS), TPS, DPT, serta jumlah kegiatan tahapan yang akan dilaksanakan. Seperti itu cara penganggarannya nanti,” tandas Aksar.
*Kahaba-03
