Kabar Bima

Bagian APU Hadiri Rakor Penyusunan LPPD

213
×

Bagian APU Hadiri Rakor Penyusunan LPPD

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Kota Bima, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kota Mataram, Senin (27/2) di Gedung Sangkareang kantor Gubernur NTB. Kegiatan dimaksud turut dihadiri perwakilan dari pemerintah Kota Kabupaten se-NTB.

Bagian APU Hadiri Rakor Penyusunan LPPD - Kabar Harian Bima
Kegiatan Rakor Penyusunan LPPD. Foto: Dok. Bagian APU Kota Bima

Kepala Bagian APU Setda Kota Bima H. Fahruddin menjelaskan, tujuan menghadiri rakor LPPD agar dapat memberikan pemahaman kepada peserta tentang mekanisme dan aturan pengisian data indikator kinerja kunci pada setiap SKPD masing-masing daerah.

Bagian APU Hadiri Rakor Penyusunan LPPD - Kabar Harian Bima

Menurutnya, rakor penyusunan LPPD merupakan agenda penting yang wajib dihadiri. Sebab, selain agenda rutin Pemerintah Provinsi NTB, juga bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas laporan penyusunan LPPD, agar setiap daerah mampu menyerap materi yang diterima. Kemudian mengaplikasikan dalam tugas, agar dapat mengangkat prestasi pemerintah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” paparnya.

Melalui rakor LPPD itu, ia berharap kedepan jajarannya mampu menularkan ilmu yang diterima kepada perwakilan SKPD, untuk mengisi data dengan benar. Agar dapat membawa siklus yang baik, tentang mekanisme penyampaian LPPD yang tersistematis dan terencana kepada pemerintah provinsi dan pusat.

“Setelah membaca hasil LPPD setiap SKPD, maka kita dapat memahami tingkat capaian kinerja pada masing-masing lembaga. Dimana bagus dan tidaknya kinerja, akan tergambar dalam LPPD ini,” bebernya.

Ditambahkan Fahruddin, penyusunan LPPD merupakan salah satu bagian dari instrument evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah. Sekaligus bentuk kepatuhan dari koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah di propinsi dan juga pusat.

“Melalui kegiatan rakor itu, pemerintah daerah, propinsi hingga pusat dapat bekerja sesuai tupoksi dan tanggung jawab. Sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik, demi penyelenggaraan LPPD yang akuntabel,” tambahnya.

*Kahaba-04