Ini LKPJ Walikota Bima Tahun 2016 Saat Paripurna DPRD

Kota Bima, Kahaba.- Walikota Bima yang diwakili Wakil Walikota Bima H. Arahman H. Abidin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016 saat Paripurna DPRD Kota Bima, Senin (13/3).

Wakil Walikota Bima saat menyampaikan LKPJ Walikota Bima tahun 2016. Foto: Bin

Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan dihadiri oleh Wakil Walikota Bima dan sejumlah kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Wakil Walikota Bima H. Arahman H. Abidin dalam laporannya mengatakan, penyampaian LKPJ kepala daerah kepada DPRD merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

“LKPJ tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun, dibahas dan telah disepakati bersama dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Bima tahun 2016, yang meliputi 7 prioritas yaitu. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pembangunan  infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim, meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan program penanggulangan kemiskinan.

“Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah ini telah diimplementasikan melalui program dan kegiatan selama tahun 2016 dengan dukungan pendanaan melalui APBD Kota Bima tahun anggaran 2016,” katanya.

Arahman memaparkan, menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah Kota Bima terus berbenah diri dan berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kinerja pembangunan ekonomi Kota Bima, dapat dilihat dari indikator makro perekonomian, yaitu produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, pada tahun 2012 PDRB Kota Bima sebesar Rp 2.192.206.800.000 (dua triliun seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) meningkat menjadi Rp 2.993.332.500.000 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015.

Demikian juga jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012, sebesar Rp 2.062.497.300.000 (satu triliun enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) lebih meningkat menjadi Rp 2.437.609.600.000 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2015.

Agenda percepatan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan menjadi titik fokus, sehingga berhasil meningkatkan cakupan panjang jalan kota dalam kondisi baik dari 67,16 persen pada tahun 2015 menjadi 72,01 persen pada tahun 2016. Sedangkan peningkatan jalan menuju akses ke pusat-pusat produksi, pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh telah dilaksanakan, termasuk penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah.

Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah Kota Bima. Disamping itu juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, termasuk peningkatan pelayanan keluarga berencana.

“Indikator keberhasilan pembangunan prioritas ini antara lain dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), dimana IPM Kota Bima pada tahun 2015 adalah 76,37 meningkat dari 75,93 di tahun 2014,” sebutnya.

Sambung Arahman, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal, berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, antara lain bantuan langsung ke masyarakat telah disalurkan, baik permodalan maupun fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi, telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan pelatihan lainnya.

Pembangunan ekonomi yang menjadi basis pertumbuhan adalah pertanian, perdagangan, jasa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. guna menjamin kesinambungan pembangunan ekonomi lokal, adanya berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan ekonomi lokal dan penyediaan sarana prasarana pendukung akan terus ditingkatkan

“Dalam hal penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 9,68 persen pada tahun 2014 menjadi 9,58 persen pada tahun 2015,” ungkapnya.

Prioritas lain pada tahun 2016 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim. Prioritas ini diarahkan untuk melindungi sumber mata air, penghijauan kawasan hutan dan pengelolaan persampahan. Pengurangan resiko bencana, meningkatkan penyuluhan, penanggulangan dan pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan. Sehingga pada tahun 2016 Kota Bima telah dicanangkan menjadi kota tangguh bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kemudian kata Arahamn, target pendapatan daerah Kota Bima pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 776.841.005.773,38 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen) terealisasi sebesar Rp 781.095.971.660,86 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan puluh tujuh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah delapan puluh enam sen) atau 100,54 persen. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp 726,226,424,153.03 (tujuh ratus dua puluh enam miliaar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) terealisasi sebesar Rp 705,020,782,784.47 (tujuh ratus lima miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh tujuh sen) atau 97,08 persen.

“Total jumlah penerimaan pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 76.075.188.876,39 (tujuh puluh enam miliar tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen) atau 9, 74 persen,” sebutnya.

Sementara target penerimaan daerah dari dana perimbangan bagian Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp 686.454.007.432,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) terealisasi sebesar Rp 698.913.459.830,08 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah delapan sen) atau 101,31 persen. Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 558.144.005.546,00 (lima ratus lima puluh delapan miliyar seratus empat puluh empat juta lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp 552.406.937.496,00 (lima ratus lima puluh dua miliar empat ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 98,97 persen.

dengan demikian secara nominal jumlah transfer dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar rp.128.310.001.886.00 (seratus dua puluh delapan miliyar tiga ratus sepuluh juta seribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dari tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja daerah, pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 808.503.574.275,08 (delapan ratus delapan miliar lima ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah delapan sen) yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 413.763.475.973,08 (empat ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan sen) dan belanja langsung Rp 394.740.098.302,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah).

Dari alokasi tersebut, realisasi belanja adalah Rp 788.330.723.322 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) atau 97,50 persen, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 404.598.354.952,00 (empat ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan belanja langsung Rp 383.732.368.370,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pada kesempatan itu juga Arahman menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima, selain menyelenggarakan urusan desentralisasi, juga menyelenggarakan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya. Tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bima pada tahun 2016 berasal dari tiga kementerian dan dilaksanakan oleh tiga SKPD.

Alokasi anggaran tugas pembantuan yang diterima sebesar Rp 12.414.171.000 (dua belas Miliar empat ratus empat belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebesar Rp 599.358.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima sebesar Rp 5.031.213.000 (lima miliar tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sebesar Rp 6.783.600.000 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dapat direalisasikan sebesar Rp 11.449.656.315 (sebelas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau 92,23 persen.

Sementara itu, tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bima antara lain meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pencegahan dan penanggulangan bencana.

Dalam kerjasama antar daerah, Pemerintah Kota Bima dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan perjanjian kerjasama tentang pendampingan pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor

Begitu juga kerjasama daerah dengan pihak ketiga, Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain BPJS Kesehatan Cabang Bima, PT Garuda Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah, Kejaksaan Negeri Bima, Kantor Pertanahan Nasional Kota Bima, Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Resort Bima Kota dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bencana, pihaknya maklumi bersama bahwa Kota Bima berada pada posisi yang cukup rawan terhadap bencana alam. Selama tahun 2016 terjadi bencana alam antara lain banjir bandang, tanah longsor, dan kebakaran.

Khusus bencana alam banjir bandang tanggal 21 dan 23 desember tahun 2016 lalu, peran serta pemerintah pusat melalui kementerian terkait, TNI dan SKPD terkait memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka menanggulangi dampak akibat bencana tersebut.

Melalui koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan aparat keamanan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kondisi keamanan Kota Bima yang selalu dalam kondisi aman dan kondusif, meskipun terjadi gangguan keamanan namun dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menjadi gangguan yang lebih besar lagi.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *