Kabar Bima

Walikota Bima Buka Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2018

225
×

Walikota Bima Buka Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2018

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018 digelar di Paruga Nae pada Rabu (15/03). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin.

Walikota Bima Buka Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2018 - Kabar Harian Bima
Walikota Bima saat memaparkan program pembangunan daerah dihadapan Menko Maritim. Foto: Bin

Kegiatan yang bertema “Percepatan Pemulihan Infrastruktur, Sosial Ekonomi Menuju Pemantapan Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan Jasa” dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima, Staf Ahli Walikota, Asisten Setda, Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima, Camat dan Lurah se-Kota Bima, pimpinan instansi vertikal, perwakilan lembaga perbankan, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, unsur Perguruan Tinggi dan insan pers.

Walikota Bima Buka Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2018 - Kabar Harian Bima

Musrenbang RKPD Kota Bima dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dipertajam dengan forum SKPD dan selanjutnya diakhiri dengan Musrenbang RKPD Kota Bima. Berbagai tahapan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam dan menyepakati prioritas pembangunan dan program atau kegiatan Daerah.

Berdasarkan laporan Kepala Bappeda Kota Bima Abdurrahman Iba, tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun 2018 adalah, pertama menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta usulan program dan kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan. Kedua, mengelarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan kepada masyarakat pada Musrenbang Kecamatan dan kelurahan. Ketiga mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah dan keempat menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Dijelaskannya, pada tahun 2017 ini telah dilakukan penilaian Anugerah Pangripta Nusantara yaitu penghargaan pada bidang perencanaan pembangunan. Kota Bima telah dinilai oleh tim Provinsi NTB pada tanggal 6 Maret 2017 dengan hasil bahwa Kota Bima akan mewakili Provinsi NTB dalam penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional yang akan berlangsung pada akhir bulan Maret di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Ini merupakan indikasi bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Bima semakin baik dan akan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang melalui berbagai upaya inovatif,” ujar Kepala Bappeda.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi NTB Sigit Catur Prasetya menyampaikan, Musrenbang ini menjadi sangat istimewa karena merupakan tahun-tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2013-2018. Ia menekankan agar rencana program pembangunan Kota Bima memperhatikan beberapa aspek diantaranya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tersinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

“Hal penting lainnya yakni pemerataan pembangunan sesuai dengan skala prioritas serta mengedepankan komitmen pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik,” katanya.

Walikota Bima dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2018 merupakan tahun kedua dari proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang yang menerjang Kota Bima pada akhir tahun 2016 lalu. Dengan demikian, akan banyak kebutuhan yang harus diperhatikan, baik dalam rangka pemulihan pascabencana maupun pemantapan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2013-2018.

“Beberapa hal yang menjadi catatan untuk kita upayakan dalam rencana ke depan antara lain: evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kondisi aktual dengan memperhatikan prinsip pengurangan Risiko Bencana dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” jelas Walikota.

Ia mengapresiasi pendampingan yang diberikan oleh berbagai Lembaga dan Kementerian antara lain BNPB, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang secara intensif membantu melaksanakan penertiban penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan.

“Saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam upaya pemulihan daerah ini pascabanjir bandang Desember 2016. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah ke depan untuk kembali membangun Kota Bima,” pesannya.

*Kahaba-01/Hum