Protes tak Dapat Jadup dan Bantuan Banjir, Warga Penaraga Ricuh di Kantor Lurah

Kota Bima, Kahaba.- Puluhan warga Kelurahan Penaraga mendatangi kantor lurah setempat, Jumat (31/3). Warga menumpahkan kekesalan kepada perwakilan pemerintah karena tidak mendapat bantuan Jatah Hidup (Jadup) pasca banjir dan tidak terdata sebagai penerima bantuan perbaikan pemukiman.

Suasana tegang protes warga Penaraga soal bantuan banjir. Foto: Bin

Kendati sudah panjang lebar dijelaskan oleh perwakilan Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, namun warga tetap tidak mengerti. Kericuhan pun terjadi, warga yang tidak puas dengan penjelasan perwakilan pemerintah berdiri dan terlibat cekcok.

Beruntung, kericuhan segera dilerai oleh Babinsa dan Babinkantibmas Kelurahan Penaraga. Suasana kembali tenang dan menerima penjelasan dari perwakilan pemerintah. Tetapi, beberapa warga yang tetap tak paham kemudian kembali bersitegang. Kericuhan terjadi beberapa kali namun terus dilerai oleh aparat.

Nurhayati, warga RT 11 RW 04 Kelurahan Penaraga terlihat begitu semangat menyampaikan protes. Sebab, namanya tidak masuk dalam penerima Jadup dan bantuan perbaikan rumah. Padahal, rumahnya rusak berat akibat banjir.

“Penjelasan pemerintah sekarang berbeda dengan penjelasan awal. Makanya nama kami tidak masuk dalam penerima bantuan,” kesalnya.

Padahal sudah beberapa kali ia bersama warga lain yang namanya tidak masuk dam Jadup dan penerima perbaikan rumah menanyakan dinas Sosial dan Dinas PU, namun tetap tak ada jawaban yang membuat mereka lega.

“Ada perbedaan perhatian, kami yang rumahnya rusah berat malah tidak terdata. Sementara warga yang rumah rusak ringan bisa masuk dalam data penerima Jadup dan perbaikan rumah,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, Muktadir menjelaskan, untuk sejumlah nama warga Kelurahan Penaraga yang tidak masuk dalam data perbaikan rumah, akan diupayakan untuk masuk.

Pihaknya pun sebagai petugas yang menangani soal itu akan mengupayakan agar warga yang benar – benar rumahnya rusak akibat banjir, bisa masuk sebagai penerima manfaat.

“Saya juga warga Kelurahan Penaraga, saya akan membantu agar mendata kembali warga yang belum masuk dalam data penerima manfaat. Tapi kami juga harus melihat kondisi ril,” jelasnya.

Soal Jadup, sambung pria yang biasa disapa Gito itu, bukan kewenangannya untuk menjelaskan. Melainkan urusan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

“Soal Jadup biar Dinas Sosial yang menyampaikannya,” ujar Gito.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Muhamnad

    Pemerintah sebagai fasilitator pembrrian jadup harus secara ril untuk melihat dan memantau realita di lapangan tentang keluhan masyarakat ketidak transparansinya dalam mendata wsrga yang rusak berat. Ringan dan sedang bukan hanya terjadi di penaraga di kelurahan nae ada warga yang dapat jafup yang rumshnya tidak rusak yang betul2 rusak tidak maduk dalam daftar mendapat jadip

  2. Onell Nicko Syarifuddin Abidin

    Bukan masyarakat yg tdk mengerti akan penjelasan dari pihak pemerintah yg mewakili…
    Tp pihak pemerintah yg mewakililah yg tdk mengerti atau paham akan permasalahan yg trjadi sehingga penjelasannya ngawur tdk sesuai dgn apa yg mereka lakukan di lapangan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *